Berita Terbaru

Kawendra Lukistian: Perbankan Perlu Jangkau KUR Ekraf, IP Bisa Jadi Agunan Masa Depan

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong sektor perbankan lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai agunan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembiayaan negara benar-benar mampu menjangkau pelaku usaha kreatif dari berbagai skala, bukan hanya pelaku usaha besar yang telah mapan. Dorongan itu disampaikannya disela-sela agenda agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

21 Mei 2026

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

Selaraskan Percepatan RUU Satu Data Indonesia Demi Pastikan Validasi Penerima KUR Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Lombok - Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan mendorong percepatan integrasi data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia demi memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Lombok, NTB, Kamis (21/5/2026).

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Komisi VI Evaluasi Penyaluran dan Penjaminan KUR di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok — Komisi VI DPR menggelar agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Memimpin agenda, Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengingatkan bahwa program KUR adalah wujud nyata kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4.

Tren Penyalahgunaan Narkoba di Gorontalo Naik, BNNP Perlu Penguatan Anggaran dan SDM

Politik dan Keamanan

Tren Penyalahgunaan Narkoba di Gorontalo Naik, BNNP Perlu Penguatan Anggaran dan SDM

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menyoroti meningkatnya tren penyalahgunaan narkotika di Provinsi Gorontalo dan menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemberantasan narkoba secara nasional.

Rikwanto Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia meyakini dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga tingkat daerah perlu terus diperkuat pada masa mendatang.

Komisi VI Dukung Kawasan Industri Terpadu Batang Pusat Pertumbuhan Industri Nasional

Komisi VI Dukung Kawasan Industri Terpadu Batang Pusat Pertumbuhan Industri Nasional

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Dukungan tersebut perihal KITB sebagai pusat pertumbuhan industri nasional yang mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan ekspor, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.

Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata

Representasi Perempuan di Parlemen Harus Diterjemahkan Jadi Perubahan Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan di parlemen tidak cukup hanya hadir sebagai representasi, tetapi juga harus berperan dalam mentransformasi kebijakan publik.

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

Soroti Ancaman Monopoli Ekspor dan Dampaknya bagi Sektor Padat Karya

Soroti Ancaman Monopoli Ekspor dan Dampaknya bagi Sektor Padat Karya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti potensi dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor padat karya dan keberlangsungan ekonomi rakyat. Ia mengingatkan agar langkah revitalisasi ekonomi dan penguatan kontrol negara tidak berujung pada monopoli ekspor yang justru melemahkan daya saing pelaku usaha nasional.

Firman Soebagyo Ingatkan Risiko Capital Flight di Tengah Kebijakan Ekonomi Pemerintah