1 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong agar Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan balai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berada di lapangan diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah rumah mendapatkan program bedah rumah. Menurutnya, kewenangan tersebut diperlukan agar proses verifikasi lebih objektif, cepat, dan sesuai kondisi faktual di lapangan.