2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.
