Jalal Abdul Nasir

4 artikel dengan tag ini

Jalal Abdul Nasir: Data Tunggal Harap Bisa Minimalkan Penyalahgunaan Subsidi

Industri dan Pembangunan13 Oktober 2026

Jalal Abdul Nasir: Data Tunggal Harap Bisa Minimalkan Penyalahgunaan Subsidi

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir mendorong integrasi data penerima bantuan sosial dan subsidi sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan pemerintah, termasuk di sektor energi. Menurutnya, pemanfaatan data tunggal dapat menjadi landasan perubahan mekanisme subsidi produk menjadi transfer langsung kepada masyarakat.

13 Oktober 2026

Komisi XII DPR Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperkuat, Biosolar Berpotensi Lebihi Kuota 8 Persen

Industri dan Pembangunan10 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII DPR Minta Pengawasan BBM Subsidi Diperkuat, Biosolar Berpotensi Lebihi Kuota 8 Persen

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi XII DPR RI meminta pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Permintaan tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI menyusul proyeksi penyaluran biosolar yang berpotensi melampaui kuota sekitar 8 persen berdasarkan pemaparan mitra kerja.

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

Industri dan Pembangunan9 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dorong Percepatan Pemanfaatan Gas Natuna untuk Batam

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi XII DPR RI mendorong percepatan commissioning tahap kedua pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping agar pemanfaatan gas Natuna untuk kebutuhan domestik dapat segera dioptimalkan. Infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat pasokan energi bagi pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga di Batam, Kepulauan Riau.

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Jalal Abdul Nasir: KPR Non-Subsidi Harus Utamakan Kepastian Sertifikat Konsumen

PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi.