
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto saat menyampaikan pendalaman dalam rapat dengan BP BUMN, PT DAM, dan PT ASDP di Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026).|Foto : Ajeng/MRI.
PARLEMENTARIA, Cilegon – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menilai pembagian kendaraan berdasarkan golongan ke sejumlah pelabuhan penyeberangan efektif mencegah kemacetan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempertahankan dan menyempurnakan skema tersebut agar arus kendaraan tetap lancar selama libur akhir tahun.
Hal itu disampaikan Firnando saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pembagian arus kendaraan melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara merupakan terobosan yang efektif mengurai kepadatan karena kendaraan tidak bertumpu pada satu pelabuhan.
“Penggolongan kendaraan ke beberapa pelabuhan ini membuat akhirnya tidak ada kemacetan di Nataru sejak 2023. Menurut saya, itu sebuah terobosan yang baik yang sudah dilakukan ASDP. Ke depan, mungkin bisa ada terobosan-terobosan lain sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik,” ujar Firnando.
Ia menjelaskan, setiap pelabuhan memiliki peruntukan kendaraan yang berbeda. Melalui pengaturan tersebut, kendaraan dapat diarahkan sesuai golongannya sehingga arus kedatangan dan keberangkatan lebih merata. Skema ini juga dapat mencegah penumpukan kendaraan di akses masuk maupun area pelabuhan.
Firnando menegaskan, kelancaran arus kendaraan penting agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman, terutama saat mobilitas meningkat pada libur akhir tahun. “Supaya pada saat mereka datang ke pelabuhan tidak ada penumpukan, tidak ada kemacetan, sehingga mereka bisa sampai ke tujuan dengan hati yang senang dan bertemu keluarga di saat Nataru,” ungkapnya.
Dalam paparan kesiapan Nataru 2026/2027, ASDP juga menyiapkan sejumlah area penyangga (buffer zone) di sekitar Pelabuhan Merak. Area tersebut akan digunakan untuk menerapkan sistem penundaan keberangkatan kendaraan (delaying system), pemeriksaan kepemilikan tiket, serta penyesuaian waktu kedatangan dengan jadwal check-in.
Kapasitas area penyangga yang disiapkan meliputi 7.005 kendaraan kecil di Pelabuhan Merak, 3.463 kendaraan kecil di Cikuasa Atas, 2.400 kendaraan kecil di Pelabuhan Ciwandan, dan 5.000 kendaraan kecil di Pelabuhan BBJ Bojonegara. Sejumlah lokasi juga memiliki kapasitas alternatif untuk menampung kendaraan besar.
Pengaturan tersebut melanjutkan kebijakan pembagian pelabuhan berdasarkan golongan kendaraan yang telah diterapkan pada Nataru sebelumnya. Pada periode Nataru 2025/2026, kendaraan golongan II, III, dan VIb diarahkan melalui Ciwandan, sedangkan kendaraan golongan VII hingga IX melalui BBJ Bojonegara.
Adapun Pelabuhan Merak melayani golongan kendaraan lainnya sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.
Melalui evaluasi kesiapan operasional tersebut, Komisi VI DPR RI berharap ASDP menjaga konsistensi pengaturan kendaraan dan memperkuat koordinasi antarpelabuhan serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, distribusi kendaraan selama Nataru 2026/2027 dapat berlangsung tertib tanpa penumpukan, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman. (sar/we)