Setjen DPR Gelar Orientasi Tenaga Ahli, Perkuat Dukungan terhadap Kinerja Kedewanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Orientasi Tenaga Ahli Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap kinerja DPR RI periode 2024–2029. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menegaskan bahwa tenaga ahli memiliki peran sentral dalam memastikan kualitas setiap keputusan yang dihasilkan parlemen.

Dalam kegiatan orientasi di lingkungan DPR RI, Rahmad menyampaikan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPR sangat bergantung pada dukungan analisis yang kuat dan akurat. Menurutnya, setiap keputusan yang diketok di ruang rapat memiliki implikasi luas bagi masyarakat, sehingga tidak boleh disusun secara serampangan.

“Kualitas keputusan sangat ditentukan salah satunya oleh analisis tenaga ahli. Ketika anggota berdiri dan berbicara di ruang rapat, ada kerja teknis yang memastikan data dan argumennya kuat,” ujar Rahmad saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia menekankan bahwa tenaga ahli tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan menjadi penopang mutu substansi kebijakan. Tenaga ahli dituntut mampu menghadirkan data yang valid, menyusun policy brief yang aplikatif, serta menawarkan opsi kebijakan yang solutif dan dapat langsung digunakan dalam proses pembahasan.

Rahmad juga menjelaskan bahwa orientasi ini bertujuan memperkenalkan sistem kerja dan proses bisnis di DPR, termasuk tata tertib, mekanisme legislasi, serta dukungan administrasi yang difasilitasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemahaman menyeluruh terhadap sistem tersebut dinilai penting agar kontribusi tenaga ahli selaras dengan kebutuhan kelembagaan. “Kita bekerja dalam satu ekosistem. Dukungan tenaga ahli harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja Dewan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rahmad menyampaikan bahwa ritme kerja DPR saat ini semakin dinamis. Proses pembahasan undang-undang, pengambilan keputusan anggaran, hingga fungsi pengawasan dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut menuntut dukungan analisis yang responsif dan presisi.

“Sekarang satu masa sidang pun bisa menyelesaikan agenda penting. Artinya, tenaga ahli harus siap dengan analisis yang cepat dan tetap akurat,” ujar Rahmad.

Ia menegaskan bahwa tenaga ahli tidak cukup hanya menyusun laporan atau dokumen tebal, tetapi harus mampu menghadirkan opsi kebijakan yang relevan dan berbasis data kuat. “Datanglah dengan solusi, dengan opsi kebijakan, dan dengan data yang tidak terbantahkan,” tegasnya.

Selain kemampuan analisis, Rahmad juga menekankan pentingnya sinergi antara tenaga ahli dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tenaga ahli bekerja dalam sistem yang telah diatur melalui tata naskah dan mekanisme administrasi tertentu, sehingga kolaborasi dan komunikasi menjadi kunci kelancaran proses.

“Kita satu ekosistem yang saling mendukung. Kinerja tenaga ahli harus selaras dengan sistem pendukung di Sekretariat Jenderal,” katanya.

Ia berharap orientasi ini menjadi bekal awal bagi tenaga ahli untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan adaptabilitas, serta membangun kerja sama yang solid di lingkungan DPR RI. Dengan demikian, kontribusi tenaga ahli tidak hanya mendukung anggota secara individual, tetapi juga memperkuat kinerja kelembagaan DPR secara menyeluruh. •fa/aha