//
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (12/2/2026). Foto: UM/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Kulon Progo – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti tiga hal dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di Indonesia. Ketiga hal tersebut adalah reformasi kelembagaan pangan melalui penyederhanaan birokrasi, perbedaan harga beras antarwilayah, dan wacana ekspor beras yang dinilai prematur.
Berdasarkan pengamatannya, sistem distribusi dan penanganan pangan saat ini masih terlalu kompleks sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam operasi pasar dan stabilisasi harga. Maka dari itu, ia mengusulkan agar fungsi Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dilebur ke dalam Perum Bulog, sehingga Bulog bisa diperkuat perannya sebagai regulator sekaligus eksekutor, bukan sekadar sebagai lembaga penyimpan stok.
“Bulog harus kembali seperti fungsinya dahulu, bertanggung jawab kepada negara dan rakyat sebagai penyangga terakhir, bukan terjebak dalam urusan bisnis komersial,” tutur Firman kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Gudang Bulog Trihajo, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (12/2/2026).
Dirinya pun menyoroti disparitas harga beras di berbagai daerah yang masih tinggi meskipun pemerintah sudah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET). Data BAPANAS menunjukkan HET beras medium di zona tertentu bisa berkisar antara Rp12.500 hingga lebih dari Rp15.500 per kilogram tergantung kelas dan wilayahnya, sementara sejumlah pasar mencatat harga di beberapa provinsi tetap di atas batas itu.
Misalnya, rata-rata harga beras di Kalimantan Timur berada di atas Rp12.800 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa-Jabar berdasarkan catatan panel harga pangan pemerintah. Fenomena disparitas harga ini juga diperkuat oleh sejumlah kajian akademik yang menunjukkan pola volatilitas harga beras berbeda signifikan antarprovinsi di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor iklim, logistik, dan tekanan permintaan lokal.
Menanggapi hal ini, ujarnya, ketidakmerataan harga yang tinggi bisa berpotensi mengganggu daya beli masyarakat di luar wilayah produksi utama Jawa dan Sumatera. Apalagi, paparnya, ditambah dengan wacana pemerintah yang sempat mengemuka terkait rencana ekspor beras nasional.
Diketahui, pemerintah melalui Bulog dilaporkan menyiapkan kuota eksport hingga sekitar 1 juta ton pada 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas pasar bagi surplus produksi beras Indonesia. Mengetahui hal ini, ia menekankan perlu disikapi dengan sangat hati-hati.
“Jangan sampai kita ‘latah’ bicara ekspor hanya untuk alasan pencapaian target, sementara di satu sisi kita masih menghadapi disparitas harga domestik dan potensi gangguan distribusi,” ucap Firman.
Oleh sebab itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan, fokus utama pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan pangan pokok dalam negeri terpenuhi secara adil, stabil, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pun, dirinya meminta agar kebijakan ekspor beras dibicarakan secara matang di DPR dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghindari risiko jangka panjang.
Baginya, berbagai upaya dari stakeholder harus dilakukan dengan maksimal. Dengan tekanan harga yang masih membayangi dan disparitas harga yang nyata di berbagai wilayah, Firman berharap reformasi kelembagaan dan kebijakan yang lebih responsif dapat membantu menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia. •um/rdn
