Komisi VI DPR Dukung Pengembangan Transshipment Berskala Besar di Selat Malaka

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatria Suryo Sulisto mendukung rencana PT.Pelindo (Persero) dalam mengembangkan aktivitas alih muat (Transhipment) berskala besar di Selat Malaka. Dari sisi dukungan politik dan regulasi, Komisi VI menyatakan komitmennya untuk mendorong kebutuhan strategis Pelindo ini.

“Kita tahu bersama, saat ini transhipment di jalur perdagangan dunia tersebut masih didominasi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” kata Adisatria saat Kunjungan Kerja Komisi VI di PT.Pelindo Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (12/2).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, dalam pembahasan tadi, wilayah Dumai disebut sebagai salah satu lokasi potensial untuk pengembangan fasilitas transshipment nasional. “Jika kita lihat secara geografis dan kedalaman perairan, kawasan tersebut dinilai memiliki peluang untuk bersaing dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik global,”ungkapnya.

Legislator Dapil Jateng VIII ini menegaskan, kehadiran fasilitas transshipment di kawasan strategis akan meningkatkan konektivitas Indonesia dengan jaringan perdagangan internasional, sekaligus memperkuat daya saing sektor kepelabuhanan nasional. Dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek tersebut demi mendorong efisiensi logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Komisi VI DPR juga mengapresiasi bahwa, pasca-penggabungan Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu entitas, kinerja operasional perusahaan menunjukkan perbaikan signifikan.

“Efisiensi pelayanan kapal di pelabuhan kini semakin meningkat, yang ditandai dengan berkurangnya waktu tunggu kapal untuk bersandar. Kondisi ini tentu berdampak positif terhadap efisiensi logistik nasional dan mempercepat pergerakan arus barang di dalam negeri,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini

Namun, Adi juga mencatat sejumlah tantangan struktural yang masih dihadapi. Salah satunya adalah ketimpangan arus kargo antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Selama ini, pusat populasi dan industri yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menyebabkan arus pengiriman barang lebih dominan dari Jawa ke luar daerah. Sebaliknya, muatan balik dari kawasan timur kerap tidak optimal, sehingga memicu inefisiensi biaya logistic.

“Menurut saya ini dibutuhkan perencanaan pelabuhan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerataan industri dan pembangunan ekonomi. Kami menilai pengembangan kawasan industri harus sejalan dengan penyediaan fasilitas pelabuhan yang memadai agar konektivitas logistik dapat berjalan efektif. Dalam praktiknya, Pelindo juga harus berkoordinasi dengan banyak kementerian dan lembaga, sehingga dukungan lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat pengambilan keputusan,” ungkapnya. •jk/rdn