BKSAP Tegaskan Dampak Nyata Diplomasi Parlemen di Kawasan Pasifik

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Diplomasi parlemen memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Hal tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Robert Joppy Kardinal dalam kegiatan Diseminasi Diplomasi Parlemen DPR RI di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Legislator Dapil Papua Barat Daya itu memaparkan salah satu praktik diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP di kawasan Pasifik. Pendekatan dilakukan melalui Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diinisiasi sejak 2018. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan kemitraan antarlembaga legislatif di kawasan.

“Melalui parlemen kita sudah dua kali pertemuan dengan 16 negara seluruh parlemen yang ada di Pasifik,” ujar Robert seraya menyinggung gelaran pertemuan IPPP yang digelar pada 2024 lalu di Jakarta.

Menurutnya, konsistensi komunikasi melalui IPPP berkontribusi pada perubahan sikap sejumlah negara di Pasifik. Dukungan terhadap posisi Indonesia semakin menguat. Diplomasi parlemen berjalan beriringan dengan diplomasi pemerintah.

Salah satu isu yang sempat mengemuka di kawasan Pasifik adalah soal segregasi Papua. Beberapa tahun lalu terdapat beberapa negara Pasifik yang menyatakan dukungan terhadap Papua merdeka. Dukungan tersebut disinyalir muncul karena informasi yang mereka terima belum utuh.

Hal itu kemudian memengaruhi pernyataan politik yang mereka sampaikan. Situasi tersebut menjadi perhatian dalam komunikasi antar lembaga legislatif. Indonesia kemudian memanfaatkan pertemuan pertama IPPP sebagai ruang klarifikasi. Forum tersebut menjadi ajang dialog terbuka antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara Pasifik.

Melalui IPPP, Indonesia menyampaikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi Papua dan posisi resmi negara. Komunikasi langsung dalam forum tersebut dinilai efektif meredam kesalahpahaman. Parlemen negara-negara Pasifik memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

Pendekatan diplomasi parlemen itu berkontribusi pada penguatan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia. “Akhirnya mereka mendukung kita, masih tinggal satu saja yaitu Vanuatu yang belum mau datang. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ada pertemuan lagi. Hal ini penting karena eksekutif jalan, kita parlemen juga jalan sama-sama,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Saat ini, IPPP beranggotakan Indonesia sebagai tuan rumah bersama Cook Islands, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polinesia, dan Kaledonia Baru. Keterlibatan aktif dalam forum tersebut menunjukkan bahwa diplomasi parlemen memiliki dampak nyata. •uc/um