Komisi VII Ungkap Biang Mahal dan Lemahnya Daya Saing Obat Nasional

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai rendahnya daya saing industri farmasi nasional tidak semata disebabkan oleh persoalan sistem produksi yang tidak efisien.  Tingginya harga bahan baku dan biaya produksi di dalam negeri justru menjadi faktor utama yang membuat harga produk farmasi Indonesia kurang kompetitif dibandingkan produk luar negeri. Persoalan ini dinilai perlu ditangani secara komprehensif melalui kebijakan yang tepat sasaran.

“Kalau misalnya bahan bakunya mahal, otomatis kan jadinya harganya tinggi. Sebenarnya kan bukan karena mereka itu produknya mahal, bukannya mereka itu tidak efisien, bukan begitu. Tapi memang memproduksi itu tinggi di Indonesia,” ujar Evita usai memimpin rapat Komisi VII DPR dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Direktur Utama Bio Farma, Direktur Utama Kimia Farma, dan Direktur Utama Indofarma di PT Biro Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Menurut Evita, terdapat banyak faktor yang memengaruhi tingginya biaya produksi, mulai dari harga bahan untuk produksi yang tinggi hingga sulitnya memperoleh bahan baku. Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya saing industri farmasi nasional. Karenanya, langkah konkrit perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong daya saing produk farmasi Indonesia baik di pasar domestik maupun global.

“Masalah gas, harga gas yang tinggi, bahan baku yang sulit itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan daya saing kita itu jadi rendah. Ketika masalah-masalah yang kita dapat di lapangan ini bisa kita carikan solusinya, kita berharap daya saing produk Indonesia itu tidak akan kalah dengan produk-produk luar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Evita juga menyoroti masih tumpang tindihnya kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam pengembangan industri nasional. Ia menekankan bahwa penguatan industri tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi saja. Sebab, pengembangan industri berkaitan erat dengan banyak sektor lain, seperti lingkungan hidup, perizinan AMDAL, dan kementerian/lembaga lintas sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kebijakan. 

“Kebijakan kita ini masih tumpang tindih. Sekarang ini nggak bisa Kemenperin saja kalau kita bicara izin industri. Memang Kemenperin bisa sendiri? Enggak! Karena ada kaitannya dengan lingkungan hidup, dengan AMDAL, ada kaitannya dengan lintas K/L lain terkait. Jadi semuanya ini harus memiliki political will. Itu yang paling penting. Kalau semua K/L itu memiliki political will untuk kemajuan daripada kemandirian produk industri dalam negeri kita, insyaallah itu bisa tercapai,” ujarnya. •nap/aha