Once Mekel: Perguruan Tinggi Umum dan PTKL Harus Berjalan Seiring, Jangan Tumpang Tindih

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menegaskan pentingnya membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang dan tidak tumpang tindih antarlembaga. Hal itu diungkapkannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali, Kamis (11/12/2025).

Adapun fokus utama kunjungan tersebut adalah untuk menangkap secara langsung berbagai persoalan aktual yang dihadapi perguruan tinggi di Provinsi Bali. Melalui dialog terbuka dengan para pimpinan kampus, pria yang kerap disapa Once Mekel ini ngin memastikan bahwa kebijakan nasional khususnya terkait pendidikan tinggi benar-benar selaras dengan tantangan di lapangan.

“Sebetulnya yang paling menonjol adalah diskusi supaya kami dari DPR bisa menangkap apa yang menjadi concern, apa yang menjadi permasalahan hari ini, masalah-masalah aktual yang dihadapi dunia perguruan tinggi,” ujar Once saat diwawancarai Parlementaria usai pertemuan. 

Salah satu isu penting yang mengemuka adalah perlunya penataan peran antara pendidikan tinggi umum dan pendidikan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Menurut Once, kedua sektor ini harus berjalan serasi dan saling melengkapi, bukan saling tumpang tindih.

“Tugas dari pendidikan tinggi di wilayah kementerian dan lembaga lain harus fokus kepada kebutuhan birokrasi dan kebutuhan yang memang diperuntukkan bagi mereka. Jangan sampai bertumpukan dengan pendidikan tinggi umum, yang tugasnya menghasilkan tenaga profesional dan sarjana yang terserap dunia kerja,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara PTKL dan perguruan tinggi umum dapat berimbas pada ketidakseimbangan kebutuhan tenaga kerja, pemborosan anggaran, serta ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan tinggi secara nasional.

Once juga menyoroti pentingnya penataan anggaran pendidikan tinggi agar lebih optimal dan berpihak pada kualitas sumber daya manusia kampus, terutama dosen.

“Anggaran-anggaran harus diarahkan dengan tepat, terutama untuk pendidikan tinggi umum, sehingga para dosen juga mendapatkan penghasilan yang lebih baik,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini..

Ia menilai ketepatan alokasi anggaran akan berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran, penelitian, serta iklim akademik di perguruan tinggi.

Provinsi Bali disebut Once sebagai wilayah yang memiliki keunikan tersendiri dalam tata kelola pendidikan tinggi, terutama karena keterkaitan eratnya dengan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Banyak masukan dari pimpinan perguruan tinggi di Bali yang dianggap relevan untuk dijadikan rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.

“Banyak hal yang menjadi concern khususnya di Provinsi Bali, dengan adanya masukan dari rektor dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi akan menjadi komitmen Komisi X, untuk memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi agar lebih harmonis, efisien, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja.” tegasnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan DPR, ia juga, optimistis dunia pendidikan tinggi Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan bahwa ekosistem pendidikan tinggi ini lebih baik, lebih serasi, dan benar-benar mengisi kebutuhan bangsa,” pungkasnya. •upi/rdn