Ajak Tenaga Ahli Berperan Aktif Perkuat Reputasi dan Legitimasi Parlemen Melalui Website Resmi DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sekretariat Jenderal DPR RI terus mendorong penguatan legitimasi dan reputasi kelembagaan Parlemen melalui peningkatan kapasitas komunikasi publik. Salah satunya, melalui kegiatan para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberikan keterampilan praktis dalam memperkuat komunikasi dan kualitas informasi publikasi kegiatan Anggota DPR RI. 

Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Anggota Dewan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Publikasi Kegiatan Anggota DPR RI melalui website resmi DPR RI dpr.go.id yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Menurut Indra Iskandar, transformasi kelembagaan DPR tidak hanya menyangkut aspek struktural dan prosedural, namun juga menyentuh cara lembaga berinteraksi dengan masyarakat. 

“Hulunya adalah komunikasi kepada publik. Kemampuan untuk mengomunikasikan kerja nyata para wakil rakyat harus diperkuat, tidak hanya melalui media massa, tetapi juga melalui kanal resmi DPR RI, termasuk laman khusus anggota di situs resmi DPR melalui s.id/web-anggota,” ujarnya.

Sekjen DPR menegaskan, laman khusus anggota DPR RI di website resmi DPR RI merupakan etalase kinerja parlemen yang informatif, akurat, dan kredibel. “Bukan sekadar media dokumentasi, tetapi alat komunikasi publik yang merepresentasikan citra DPR sebagai lembaga modern dan terbuka,” tambahnya.

Lebih lanjut, salah satu narasumber, Akademisi, Kunto Adi Wibowo menjelaskan bahwa legitimasi lembaga publik dinilai berdasarkan sejauh mana kinerja lembaga memenuhi ekspektasi masyarakat dan norma sosial yang berlaku. “Legitimasi adalah tanggung jawab moral. Ia lahir dari persepsi publik terhadap pentingnya lembaga bagi sistem kenegaraan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kunto memaparkan tiga instrumen legitimasi kelembagaan, yakni pragmatic legitimacy, cognitive legitimacy, dan moral legitimacy. Secara pragmatis, publik menilai apakah kinerja DPR sesuai dengan harapan mereka. Sementara secara moral, legitimasi diperoleh melalui sikap inklusif, akuntabel, terbuka, berbasis data, dan dialogis-partisipatif dalam komunikasi publik.

Sedangkan reputasi, menurutnya, ditentukan oleh evaluasi pemangku kepentingan terhadap kompetensi lembaga dan anggotanya, serta sejauh mana janji dan komitmen lembaga dapat diwujudkan. “Reputasi dibangun dari capaian yang konsisten dan kredibilitas yang nyata di mata publik,” tegasnya.

Sementara itu, praktisi komunikasi publik Ira Kusno menekankan pentingnya strategi komunikasi yang bersifat dua arah antara DPR dan masyarakat. Ia memperkenalkan enam tahapan Model Strategi Komunikasi, yakni Mendengar (Listening), Diam (Strategic Pause), Respon (Response), Diyakini (Credibility Building), Dilibatkan (Involve), dan Diberikan Harapan (Give Hope).

“Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan itu diyakini dan dirasakan publik sebagai wujud kepedulian lembaga,” ujar Ira.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara tenaga ahli dan biro kehumasan DPR dalam menyediakan data akurat, memperkuat pesan publik, dan meningkatkan efisiensi teknis dalam penyusunan konten komunikasi publik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Setjen DPR RI, Erdinal Hendradjaja, menjelaskan pembaruan pada laman Anggota Dewan di situs resmi www.dpr.go.id. “Halaman ini kini menampilkan profil lengkap anggota DPR RI dengan format yang lebih interaktif, terdiri atas tab Profil, Agenda, Kegiatan, Daerah Pemilihan, Laporan Reses/Kunjungan, dan Buku Tamu,” jelasnya.

Ia menambahkan, laman tersebut dilengkapi disclaimer yang menjelaskan bahwa seluruh informasi yang ditampilkan berasal langsung dari anggota DPR yang bersangkutan. “Hal ini merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab atas keakuratan informasi yang disampaikan kepada publik,” ujar Erdinal.

Melalui pemanfaatan kanal digital resmi DPR RI, publik diharapkan dapat mengakses informasi secara mudah, valid, dan partisipatif. Dengan demikian, citra positif DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern, terbuka, dan akuntabel dapat semakin menguat di mata masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut diantaranya Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmat Budiaji, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi serta diikuti oleh para Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dan dimoderatori langsung oleh Indiarto Priadi.

Acara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Setjen DPR RI untuk mewujudkan komunikasi publik yang profesional dan kredibel sebagai fondasi dari transformasi kelembagaan dan penguatan legitimasi dan reputasi DPR RI. •pun/aha