DPR Raih Peringkat Keempat Terbaik KPPN Jakarta VII, Bukti Pengelolaan Anggaran Tetap Solid

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah dinamika di DPR RI, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII, DPR RI berhasil meraih peringkat keempat terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2025 Lingkup KPPN Jakarta VII dalam kategori lembaga dengan Pagu Besar.

Capaian itu sejatinya menjadi bukti komitmen Setjen DPR RI dalam menjaga tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan sesuai aturan, meskipun di tengah dinamika politik serta adanya moratorium sejumlah kegiatan Dewan.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa kinerja teman-teman di biro dan pusat masih cukup baik. Penilaiannya bukan semata karena besar kecilnya pagu, tapi karena kelogisan dan kualitas pengelolaan anggarannya,” ujar pejabat Setjen DPR RI usai kegiatan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat ditemui Parlementaria usai Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025, di ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2025).

Oleh karenanya, Indra menegaskan agar prestasi tersebut harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Itu akan terus menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga kinerja dan akuntabilitas lembaga. Meskipun hingga awal Oktober 2025, realisasi dan serapan anggaran Setjen DPR masih berada di kisaran 52,4 persen. Menurutnya hal tersebut tidak serta merta mencerminkan rendahnya kinerja. Melainkan ada faktor lain, salah satunya kebijakan moratorium perjalanan dinas luar negeri.

Meski demikian, ia menilai perlu langkah-langkah akhir tahun sebagai salah satu langkah evaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan dijalankan oleh unit-unit kerja, baik oleh deputi, badan keahlian, biro, maupun pusat-pusat yang terkait dengan program-programnya.

“Setiap tahun di triwulan ketiga, kami selalu melakukan evaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan dijalankan oleh unit-unit, baik oleh deputi, badan keahlian, biro, maupun pusat-pusat yang terkait dengan program-programnya. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian (output dan outcome). Melainkan, lebih menekankan pada kepatuhan pelaksanaan terhadap aturan yang berlaku. Semua itu dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, sebelum memasuki akhir tahun anggaran di bulan Desember,” paparnya.

Dalam kesempatan itu Indra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan koordinasi antar unit agar pengelolaan keuangan negara di lingkungan DPR RI semakin efektif dan berintegritas. •ayu/aha