//
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025). Foto: Galuh/vel.
PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengapresiasi keterlibatan langsung masyarakat Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan stunting. Ia menilai partisipasi masyarakat yang turut mendonasikan sebagian dana pribadi merupakan langkah inspiratif yang patut menjadi role model bagi daerah lain di Indonesia.
“Ada hal menarik, karena ternyata masyarakat di sini ikut berpartisipasi langsung dengan mendonasikan sebagian dana mereka dalam rangka penanganan stunting di Kalimantan Tengah,” ungkap Ashabul dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (6/10/2025).
Menurut laporan yang diterima dari perwakilan BKKBN setempat, total dana yang terhimpun dari partisipasi masyarakat mencapai Rp7 miliar pada tahun 2025 ini.
“Kita harapkan model seperti ini bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain, karena penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga perlu dukungan masyarakat,” lanjut Politisi Fraksi PAN ini.
Ia menegaskan bahwa penurunan angka stunting merupakan kunci utama dalam mewujudkan bonus demografi Indonesia. “Kita tidak mungkin menikmati bonus demografi kalau masalah stunting belum bisa kita tekan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sangat penting,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ashabul juga menyinggung keterkaitan antara program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Tengah. Ia menilai, meski program tersebut masih baru, ke depannya akan berdampak positif terhadap peningkatan gizi anak-anak.
“Salah satu tujuan MBG ini memang untuk menekan angka stunting. Mungkin sekarang belum ada data atau survei karena programnya masih baru, tapi saya optimis setelah berjalan dua tahun akan terlihat dampaknya,” ujar legislator asal Fraksi PAN tersebut.
Lebih lanjut, Ashabul menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, agar program penanganan stunting berjalan efektif di seluruh daerah. Keberadaan satuan tugas (satgas) khusus di daerah untuk memantau dan memperkuat pelaksanaan program penanganan stunting juga diperlukan.
“Satgas-satgas itu penting untuk memastikan koordinasi berjalan baik dan target penurunan stunting bisa tercapai,” pungkasnya. •gal/rdn
