Swasembada Pangan, Komisi IV Ajak Stakeholder Bersinergi Majukan Pertanian dan Peternakan di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bersinergi dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Yohan saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja komisi IV DPR RI dengan Pemkab beserta jajaran, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP), Kadis pertanian dan ketahanan pangan provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran serta Stakeholder, Kupang, senin (22/9/2025).

“Ia menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi sangat penting di tengah kondisi global yang tidak menentu, di mana ketahanan pangan menjadi kunci stabilitas nasional. Upaya menuju swasembada pangan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Yohan.

Ahmad Yohan menyoroti bahwa NTT memiliki potensi besar dengan kekayaan pangan lokal dan komoditas unggulan nasional. Akan tetapi tata kelola yang belum efektif dan tidak berkeadilan masih menjadi kendala utama. “Tata kelola ini harus dibenahi, pengelolaan yang tidak optimal menjadi penghambat kemajuan pertanian dan peternakan di wilayah ini,” terangnya.

Diketahui salah satu masalah serius yang terjadi di Prov NTT ialah penyebaran virus African Swine Fever (ASF), yang sejak 2023 hingga 2025 telah menyebabkan kematian ribuan ternak babi, dan Komisi IV DPR RI telah berulang kali mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ini.

Anggota dari Fraksi PAN, menambahkan isu lain seperti lemahnya perlindungan terhadap kesehatan ternak sapi dan kesulitan petani jagung dalam memasarkan hasil panen juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan komisi IV ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Hilirisasi dan perlindungan kesehatan ternak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di NTT. Ini tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.

Di sisi lain Ahmad Yohan juga menyoroti peran penting Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) di NTT, yang dinilai strategis dalam mendukung produksi pangan, mencegah penyebaran penyakit ternak, dan meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak. “Kami sangat optimis, NTT bisa menjadi daerah percontohan nasional jika semua pihak dapat bekerja sama secara serius dan konsisten,” katanya.

Dipenghujung pertemuan anggota dapil Prov NTT  mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Prov NTT. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan di Provinsi NTT,” pungkasnya. •afr/aha