Timwas DPR Desak Evaluasi Layanan Kesehatan Haji, Dorong Pendirian RS Indonesia di Makkah

PARLEMENTARIA, Madinah – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI dr. Edy Wuryanto menyoroti ketimpangan jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang bertugas di Arab Saudi selama musim haji. Menurutnya, jumlah petugas medis yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 221.000 orang.

“Saat ini rasio tenaga kesehatan dengan jumlah jemaah haji sekitar 1 banding 400. Ini sangat tidak ideal dan harus dievaluasi ulang. Pelayanan kesehatan jemaah jadi kurang maksimal,” ujar dr. Edy saat ditemui Parlementaria di Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Ia mengungkapkan, sistem pelayanan kesehatan di Arab Saudi membatasi aktivitas medis di area hotel jemaah, yang menyebabkan keterlambatan proses perujukan bagi jemaah yang sakit ke rumah sakit rujukan di Saudi. Oleh karena itu, dr. Edy menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif oleh tenaga medis Indonesia di lapangan.

“Petugas kesehatan kita ke depan harus lebih difokuskan pada deteksi dini, pemantauan rutin, dan klasifikasi risiko jemaah. Mana yang high risk, middle risk, dan low risk. Yang masuk kategori risiko tinggi harus betul-betul disiapkan jalur perujukannya,” jelasnya.

Ia juga menyesalkan sempat tidak beroperasinya klinik kesehatan haji Indonesia di musim haji tahun ini. Padahal, menurutnya, keberadaan klinik tersebut sangat strategis untuk menjadi titik transit sementara jemaah sebelum dirujuk ke rumah sakit, maupun setelah keluar dari rumah sakit sebelum kembali ke pemondokan.

“Fungsi klinik kesehatan haji itu sangat penting. Saat jemaah sakit, mereka bisa ditampung dulu di klinik sebelum dirujuk. Begitu juga sebaliknya, saat selesai perawatan bisa transit dulu di klinik sebelum balik ke hotel atau ke lokasi ibadah. Tahun depan seharusnya klinik ini kembali dibuka,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Sebagai langkah jangka panjang, dr. Edy juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai menjajaki kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi guna membangun Rumah Sakit Haji Indonesia di Makkah.

“Jumlah jemaah kita setiap tahun sangat besar, begitu juga umrah. Maka sudah saatnya Indonesia memiliki rumah sakit haji sendiri di Arab Saudi. Ini penting agar jemaah kita bisa dirawat oleh tenaga medis sesama orang Indonesia, sehingga ada kenyamanan, keamanan, dan komunikasi yang lebih baik,” tandasnya.

Ia menegaskan akan membawa gagasan ini dalam pembahasan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti bersama Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari upaya perlindungan jemaah haji Indonesia.

Sekadar informasi, KKHI sempat tidak bisa beroperasi sejak awal musim haji 1446 H/2025 M dimulai. Jamaah haji RI yang sakit dan membutuhkan perawatan medis langsung diarahkan ke rumah sakit (RS) Arab Saudi sesuai dengan ketentuan pemerintah setempat.

Belakangan, Pemerintah Indonesia melakukan beragam lobi hingga akhirnya Saudi kembali mengizinkan KKHI beroperasi. Akan tetapi, hal itu dengan sejumlah catatan.

Salah satunya adalah bahwa segala tindakan dan penanganan pasien lebih lanjut mesti ditangan rumah sakit setempat. •rdn