//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara masif di lokasi-lokasi penjualan hewan kurban, terutama di titik-titik rawan di kota besar. Tidak hanya inspeksi, ia juga meminta pemerintah melibatkan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan, tidak hanya pada tahap pemotongan saja melainkan sejak sebelum penjualan dilakukan.
Daniel pun mengingatkan bahaya mengkonsumsi daging sapi gelonggongan, salah satunya adalah pontensi keracunan. Sebab, paparnya, daging sapi gelonggongan mengandung air tinggi sehingga daging menjadi cepat busuk sekaligus rentan terkontaminasi patogen yang menyebabkan infeksi dan penyakit.
Berangkat dari kekhawatiran ini, ia juga mendesak penerapan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan praktik curang, termasuk pencabutan izin usaha dan pelaporan pidana sesuai UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. “Publikasi daftar pedagang resmi dan lokasi penjualan bersertifikat, agar masyarakat tidak terjebak membeli hewan dari sumber yang tidak terpercaya,” sebut Daniel melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Sebagai Anggota Komisi DPR yang membidangi urusan peternakan itu pun mengingatkan pentingnya edukasi yang tidak hanya sekadar simbolik saja. Maka, tegasnya, sosialisasi materi edukasi seputar bahaya daging gelonggongan harus diupayakan secara intensif di lingkungan masjid, RT/RW, panitia kurban, serta komunitas lokal.
“Gunakan kanal informasi yang mudah diakses media sosial, siaran radio lokal, hingga video pendek yang menarik,” ucapnya.
Selain itu, Daniel juga mendorong agar setiap lokasi penjualan hewan kurban wajib mengantongi sertifikasi dari dinas terkait, dan pemeriksaan kesehatan hewan harus menjadi prosedur standar menjelang hari raya besar. Menurutnya, ibadah kurban tidak boleh dikotori oleh praktik culas yang mengorbankan kualitas dan keselamatan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar sanitasi tempat penjualan dan penyembelihan hewan kurban harus menjadi perhatian. “Petugas yang berwenang harus rajin turun ke lapangan mengecek kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Termasuk kebersihan lokasi penjualan dan tempat penyembelihan. Ini harus dilakukan betul-betul, jangan cuma formalitas,” papar Daniel.
“Negara harus hadir, bukan hanya sebagai regulator di atas kertas, tetapi sebagai pelindung nyata dari praktik-praktik curang yang mengorbankan konsumen dan merusak makna ibadah,” tutup Politisi Fraksi PKB itu. •hal/um
