//
PARLEMENTARIA, Makkah – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk segera menyusun skenario darurat guna mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung dengan mitra kerja terkait Haji di Alqimma Hall, Makkah, pada Senin (2/6/2025), Marwan menegaskan bahwa Timwas Haji memberikan waktu dua hari kepada Kemenag untuk menyampaikan rencana kontinjensi yang komprehensif.
“Kami belum mendengar rencana penanganan darurat jika pergerakan jemaah dari hotel tidak sesuai skenario, misalnya jika terjadi larangan berangkat atau gangguan dari pihak keamanan. Kami ingin segera dibuatkan langkah kedaruratan, dan kami tunggu dalam dua hari ini,” ujar Marwan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB.
Ia menyoroti potensi permasalahan dalam pelaksanaan skema murur dan tanazul, yang diterapkan untuk mengurai kepadatan jemaah. Menurut Marwan, jika skenario tersebut tidak berjalan sesuai rencana, seperti terjadinya kemacetan atau larangan dari otoritas setempat, maka diperlukan langkah antisipatif yang jelas.
“Kami mendukung langkah murur dan tanazul, tapi jika perjalanan tidak terlaksana seperti skenario, misalnya macet atau jemaah tidak diperbolehkan melontar jumrah, maka harus ada langkah darurat yang disiapkan,” tegasnya.
Kemenag sebelumnya telah menyiapkan tiga skema pergerakan jemaah saat puncak haji: skema reguler (taraddudi), murur, dan tanazul. Skema murur memungkinkan jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, langsung menuju Mina, dan diperuntukkan bagi sekitar 60.000 jemaah, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Sementara skema tanazul memungkinkan sekitar 38.000 jemaah untuk kembali ke hotel setelah melontar jumrah pada 10 Zulhijah, tanpa mabit di Mina.
Direktur Jenderal PHU Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengelompokan jemaah berdasarkan syarikah dan markas, serta membentuk kafilah ad-hoc untuk memastikan kelancaran pergerakan. Selain itu, Kemenag juga membentuk war room atau ruang operasi bersama yang melibatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), penyedia layanan (syarikah), serta berbagai pihak terkait.
Marwan menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan otoritas Saudi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan skema tersebut. Ia juga mengusulkan penempatan satelit kesehatan di pusat-pusat Daker untuk memberikan layanan medis yang cepat dan tepat bagi jemaah.
“Kami tidak yakin dalam dua hari ini bisa meyakinkan pihak Saudi bahwa pengaturan yang ketat ini ada kemudahan, sepanjang itu tidak mengakibatkan kemudaratan bagi yang lain. Maka, langkah-langkah kedaruratan harus segera disiapkan,” pungkasnya.
Dengan waktu yang semakin mendekati puncak haji, Timwas Haji DPR RI berharap Kemenag dapat segera menyusun dan menyampaikan skenario darurat yang komprehensif untuk memastikan kelancaran dan keselamatan jemaah haji Indonesia. •rdn
