//
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Bumdes Tugu Selatan, Cisarua, Bogor pada Jumat (26/8/2024). Foto : Bunga/Andri.
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyampaikan pandangannya terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh Indonesia, termasuk di Bogor. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengelolaan Bumdes menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan dana desa yang disalurkan ke Bumdes.
“Berdasarkan pengamatan sementara, hampir semua Bumdes itu perlu dievaluasi, dan ini berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor. Maksud saya adalah harus ada evaluasi total terhadap manajemen pengelolaan Bumdes,” ungkap Hamka selepas mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Bumdes Tugu Selatan, Cisarua, Bogor pada Jumat (26/8/2024). Ia menekankan bahwa evaluasi ini sangat penting karena sumber keuangan Bumdes berasal dari dana negara, sehingga perlu adanya pengawasan dan audit secara menyeluruh.
Hamka juga menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi dana desa yang banyak diarahkan untuk modal Bumdes. “Saya sangat khawatir apabila hampir 80 persen dana desa masuk di modal Bumdes, padahal dana desa sebenarnya bukan semata-mata hanya untuk Bumdes. Bumdes itu sifatnya sementara. Dana desa itu seharusnya digunakan untuk kepentingan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat di desa dengan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penting untuk menilai sejauh mana efek keberadaan Bumdes terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Menurutnya, keberhasilan ekonomi desa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, provinsi, hingga nasional. “Kegiatan ekonomi desa atau pertumbuhan ekonomi desa sangat menentukan pertumbuhan ekonomi kabupaten, pertumbuhan ekonomi provinsi, dan otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ungkap Hamka.
Sebagai langkah tindak lanjut, Hamka berencana merumuskan konsep audit atau pemeriksaan total bersama Menteri Desa. “Saya akan coba nanti merumuskan bersama Menteri Desa bagaimana kira-kira konsep auditing atau pemeriksaan total terhadap penggunaan dana desa yang digunakan sebagai modal Bumdes,” pungkasnya. Evaluasi dan audit menyeluruh ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bumdes di seluruh Indonesia, sehingga dana desa yang disalurkan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa serta pertumbuhan ekonomi nasional. •blf/aha
