//
Ketua ada Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat diskusi Youth Townhall on water dengan tema Watercracy: Water for Democracy yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan,.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan ‘The 10th World Water Forum’ yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 19-22 Mei 2024 mendatang dengan tema Watercracy: Water for Democracy. Persoalan mengenai air ini penting untuk dibahas bersama karena air merupakan hak asasi manusia dan DPR RI sebagai Parlemen Indonesia menjadi wakil rakyat untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk membuat sejumlah regulasi atau aturan.
“Jadi kita sangat menganggap bahwa forum ini sangat penting bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia. Karena kita akan menghadapi krisis air ke depan. Kita tidak ingin air sebagai sumber kehidupan itu nanti menjadi mahal, menjadi sangat susah untuk didapatkan. Karena banyak juga mata air yang sekarang ini semakin hilang di Indonesia, dan ini akan mempengaruhi kehidupan-kehidupan kita yang lain di bidang pangan. Ya lihat saja misalnya El Nino kemarin ya, bagaimana pengaruhnya terhadap pangan, bisa harga pangan naik, pemicu inflasi dan lain-lain,” ujar Ketua ada Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon usai diskusi Youth Townhall on water dengan tema Watercracy: Water for Democracy yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/04/2024).
“Keterlibatan parlemen itu sangat penting, karena pemerintah ini yang menjalankan sebagai eksekutor ya harus dalam satu kerangka regulasi yang tentu dibuat oleh parlemen di dalam negara-negara demokrasi”
DPR RI sebagaimana fungsinya yakni legislasi, pengawasan dan anggaran memiliki peran penting untuk turut membantu mengatasi permasalahan ketahanan air dan pelestarian air dengan terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan daripada kerangka hukum. Sehingga forum ini diharapkan dapat membahas mengenai pembaruan regulasi yang penting untuk dapat menjawab persoalan air kedepan.
“Jadi, keterlibatan parlemen itu sangat penting, karena pemerintah ini yang menjalankan sebagai eksekutor ya harus dalam satu kerangka regulasi yang tentu dibuat oleh parlemen di dalam negara-negara demokrasi. Saya kira ini juga bisa menjadi satu platform yang penting untuk awareness masyarakat ya terhadap air. Jangan take it for granted, jangan seolah-olah kita ini (terkena) air banjir tapi itu (seolah-olah dimaknai) temporary gitu ya. Kita harus melihat bahwa semakin sulit nanti kita akan mendapatkan air, semakin mahal air ini ke depan. Padahal kita bisa memelihara air bersih dengan murah dan juga ini akan menyangkut kehidupan yang lain,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •gal/rdn
