//
Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul foto bersama usai membuka Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi dengan para mitra MoU BK dengan tajuk ‘Sinergitas Antara Badan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Inosentius Samsul membuka Seminar Nasional dan Rapat Koordinasi dengan para mitra MoU BK dengan tajuk ‘Sinergitas Antara Badan Keahlian Dan Perguruan Tinggi Dalam Menunjang Evidence Based Policy Making‘. Sensi sapaan akrabnya, mengungkapkan dengan adanya seminar nasional yang diselenggarakan bisa membukakan akses yang lebih mudah bagi perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan DPR RI sebagai langkah mencerdaskan bangsa dan negara.
“Sebenarnya ketika Badan Keahlian DPR RI berkolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan sesuatu yang biasa kami lakukan. Tinggal kita membuka ruang atau pintu bagi mereka, agar bisa ikut mencerdaskan bangsa dan negara ini melalui keterlibatan perumusan kebijakan yang ada di DPR RI,” kata Sensi dalam wawancara kepada Parlementaria di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hari Jumat(23/2/2024).
Sensi menambahkan bahwa BK DPR RI juga sedang mengembangkan sistem integrasi data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence based policy making) di DPR RI. Sistem ini akan menghubungkan berbagai sumber data yang relevan, baik dari internal maupun eksternal DPR RI, sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh para pengguna.
“Rencana untuk integrasi dan penerapan integrasi data memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas dukungan kita kepada AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Jadi, selama ini persoalan yang paling dirasakan itu adalah ketika kita (BK DPR RI) mencari data yang ternyata tersebar dan sulit. Kalau sudah terintegrasi maka cara kita mendapatkan data lebih mudah dan lebih cepat. Dan tentunya, waktu dan pikiran kita untuk melakukan review atau analisisnya lebih baik lagi. Integrasi data adalah sebuah cara untuk memperbaiki kualitas layanan keahlian kita,” papar Sensi.
Sensi juga mengungkapkan bahwa BK DPR RI akan menerapkan sistem delivery digital yang akan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara BK DPR RI dan AKD DPR RI. Sistem ini akan memanfaatkan platform aplikasi SIMFONI yang sudah ada di DPR RI, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian hasil kajian dan analisis.
“Kalau sudah modelnya seperti ini (integrasi data) delivery-nya menjadi digital. Jadi artinya, AKD melalui Kabagset (Kepala Bagian Sekretariat) nanti tinggal ketik saja ke portalnya BK kemudian masalah apa yang mau diminta atau disampaikan kepada BK DPR RI juga akan tersimpan secara otomatis. Jadi kita basisnya digital dengan menggunakan platform melalui aplikasi SIMFONI yang ada di DPR RI saat ini,” tutur Sensi.
Teddy Prasetiawan, salah satu narasumber dari Seminar Nasional memberikan komentar positif tentang kerjasama antara BK dan perguruan tinggi. Ia mengatakan bahwa dengan menggunakan teknologi informasi, kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih sering dan efektif.
“Kalau dulu pendekatan kita (BK) konvensional, kita mendatangi kampus-kampus kemudian kita melakukan diskusi atau kita mengundang para pakar. Sehingga saat ini kita sudah memiliki media dengan menggunakan teknologi informasi. Mengedepankan teknologi informasi, mungkin kita akan bisa melakukannya dengan lebih sering lagi walaupun tidak langsung bertemu dengan Universitas tetapi masukkan mereka akan kita kumpulkan dan akan kita jadikan database,” kata Teddy. •mun/aha
