Harga Bahan Pokok Semakin Naik, Ketua DPR Desak Pemerintah Segera Kendalikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti harga bahan pokok di pasaran yang terus mengalami kenaikan signifikan. Ia menilai ketidakseimbangan kenaikan harga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari. 

“Dampak kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru memang menjadi tantangan yang harus disikapi segera oleh Pemerintah. Sebab, jika dibiarkan tren ini dapat berdampak serius pada daya beli masyarakat terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah,” kata Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (24/12/2023). 

Diketahui, sejumlah harga bahan pokok (Bapok) di tingkat nasional dan daerah terus mengalami kenaikan. Berdasarkan harga panel yang tertera di Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras premium naik sebesar Rp210 per kilogram (kg) menjadi Rp15.200 per kg dibandingkan harga kemarin. 

Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, komoditas bahan pangan seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, hingga daging ayam pun mulai merangkak naik. 

Oleh karenanya, Puan mendorong Pemerintah untuk menekan angka kenaikan harga bahan pokok agar tidak memberatkan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok secara merata di seluruh wilayah. 

“Pemerintah, sebagai regulator ekonomi, diharapkan segera mengambil langkah-langkah tegas untuk mengendalikan kenaikan harga tersebut,” tegas Mantan Menko PMK ini. 

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memasifkan penyelenggaraan operasi pasar demi mengendalikan kenaikan harga bahan pokok. Selain itu, kata Puan, dengan pemantauan harga secara ketat untuk mengatasi spekulasi dan penimbunan bahan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

“Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada tingkat konsumsi, tetapi juga dapat menciptakan tekanan sosial,” tutur cucu Proklamator Bung Karno ini.

Puan juga menilai Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat untuk mencegah adanya praktik penimbunan. Ia meminta Pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu memantau dan berani melaporkan segala bentuk kecurangan yang menyebabkan harga bahan pokok semakin mahal. 

“Seharusnya ada kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan (defisit-surplus cabai merah) ini. Termasuk dengan inovasi teknologi pertanian yang dapat menjamin pasokan cabai rawit merah merata di seluruh daerah”

“Masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga Pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang keadaan harga di lapangan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menciptakan kebersamaan dan kepercayaan antara Pemerintah dan rakyat dalam menghadapi tantangan ekonomi,” tambahnya. 

Terkait masalah cabai rawit, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan pemerintah antardaerah untuk melakukan kerja sama dalam menyalurkan pasokan dari daerah yang surplus ke defisit atau kurang stok. Dengan begitu, menurut Puan, Pemerintah pusat akan membantu untuk melakukan distribusi tersebut. 

“Masalah defisit-surplus cabai rawit merah yang tidak merata sudah menjadi masalah klasik yang terus berulang. Seharusnya ada kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan ini. Termasuk dengan inovasi teknologi pertanian yang dapat menjamin pasokan cabai rawit merah merata di seluruh daerah,” paparnya. 

Puan pun menegaskan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah proaktif dan melibatkan berbagai pihak dalam menghadapi kenaikan bahan pokok. Ia berharap Pemerintah dapat segera mengendalikan kenaikan harga bahan pokok karena tingginya harga di pasaran yang berkepanjangan menyebabkan kegelisahan di tengah masyarakat. 

“Harus ada intervensi dari Pemerintah untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil juga jangan hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang,” tutup Puan. •gal/rdn