2 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong harmonisasi Undang-Undang tentang Yayasan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan ketentuan mengenai pesantren dapat berjalan selaras sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang memperjelas parameter penetapan status dan tingkat bencana nasional. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara objektif sekaligus mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak.
