1 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).