//
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.|Foto : Arl/Andri
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menyoroti sejumlah kendala dalam penerapan istitaah kesehatan jemaah haji di lapangan. Menurutnya, meski kebijakan pelunasan biaya haji telah dikaitkan dengan penetapan istitaah kesehatan, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan standardisasi pemeriksaan dan ketersediaan peralatan kesehatan di daerah.
"Salah satu yang menjadi perhatian kita adalah soal istitaah dalam kesehatan. Tahun kemarin kita telah memutuskan bahwa tidak ada pelunasan sebelum ada ketetapan istitaah dalam kesehatan," ujar Maman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Maman menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena pemeriksaan kesehatan di daerah masih menghadapi kendala teknis, termasuk standardisasi pemeriksaan serta integritas tenaga medis dalam menentukan kondisi kesehatan calon jemaah.
"Di lapangan ternyata ada kendala soal standardisasi, soal juga kehadiran dokter-dokter yang betul-betul akan sangat jujur melihat pasien," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maman menyampaikan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI juga memberikan masukan terkait pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental jemaah. Menurutnya, pembinaan jemaah perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek manasik yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan bacaan doa, tetapi juga pembentukan perilaku selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Selain standardisasi pemeriksaan, Maman mengungkapkan masih terdapat peralatan pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up yang belum dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Haji. Padahal, menurutnya, ketersediaan peralatan tersebut dibutuhkan daerah untuk mendukung pemeriksaan kesehatan calon jemaah sekaligus memastikan terpenuhinya standar istitaah.
"Ini tentu sangat dibutuhkan oleh daerah, sehingga komitmen kita untuk menjaga kesehatan istitaah itu menjadi prasyarat penting, itu bisa tercapai," pungkas politisi Fraksi PKB tersebut. (arl/ssb)
