//
Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke Integrated Terminal Pertamina Palembang di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026). Foto :.
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mengingatkan potensi terjadinya panic buying bahan bakar minyak (BBM) di masyarakat yang muncul dari sisi persepsi publik, terutama terkait informasi mengenai cadangan energi nasional. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa stok BBM nasional berada pada kisaran cukup untuk sekitar 21 hari.
Namun, informasi tersebut kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat seolah-olah pasokan hanya tersedia selama periode tersebut. Padahal, sistem pengelolaan energi nasional bersifat dinamis dengan mekanisme pengisian ulang stok secara berkelanjutan.
“Yang perlu diantisipasi adalah munculnya kepanikan masyarakat. Jika terjadi panic buying, stok yang sebenarnya cukup bisa menjadi bermasalah karena terjadi penumpukan permintaan secara bersamaan,” ujar Sartono saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke Integrated Terminal Pertamina Palembang di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026).
Oleh karena itu, lanjut Politisi F-Demokrat ini, Komisi XII DPR mendorong pemerintah, Pertamina, dan PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan energi nasional. Baginya, penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, Legislator Dapil Jatim VII ini juga menyoroti pengaruh disinformasi di media sosial yang dapat memicu keresahan publik. Informasi yang tidak akurat, bahkan bernuansa provokatif, dinilai dapat memicu kepanikan masyarakat dalam membeli bahan bakar.
“Di era disinformasi saat ini, berbagai narasi di media sosial bisa memengaruhi psikologi masyarakat. Padahal pemerintah sudah menyiapkan semuanya dengan baik,” ucap Sartono.
Demi mencegah potensi gangguan distribusi, ia juga meminta pengawasan di lapangan diperkuat. Koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian, serta aparat terkait dinilai penting untuk mengantisipasi penimbunan BBM atau penumpukan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, badan usaha energi, dan aparat penegak hukum, kami berharap distribusi energi selama Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan lancar serta masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan energi,” tandasnya. •Jk/um
