Bahas Industri Baja, Mufti Anam Tegur Keras Menperin Tiga Kali Absen Rapat dengan Komisi VI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Menteri Perindustrian dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI Bersama Pemerintah, di mana salah satu agendanya yaitu pembahasan mengenai penyelamatan industri baja nasional.

Dalam rapat yang dihadiri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BPKN, BSN, BPI Danantara, dan PT Krakatau Steel tersebut, Mufti menyesalkan bahwa keinginan pihaknya untuk menghadirkan kedua menteri terkait tidak kunjung terwujud.

“Walaupun sudah tiga kali (diundang), tiga kali bisa sidang kami mengundang ingin mempertemukan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, tapi tiga kali itu juga kami tidak terealisasi,” ujar Mufti saat memberikan tanggapan dalam RDP Komisi VI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/02/2026).

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan di DPR itu juga menyinggung adanya ketidaksinkronan kebijakan antarkementerian yang berdampak pada perlindungan industri nasional.

“Hari ini juga kami sedikit kecewa karena Menteri Perindustrian juga tidak hadir di tempat ini. Kami dengar memang tidak match antara Menteri Perindustrian dan perdagangan ini karena memang banyak kepentingan yang tidak sejalan begitu,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Mufti menegaskan Komisi VI DPR RI akan mengambil langkah lanjutan dengan melaporkan persoalan ini kepada pimpinan DPR RI. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan untuk menyampaikannya langsung kepada Presiden.

“Maka kami kecewa Menteri Perindustrian hari ini tidak hadir. Kami akan laporkan soal ini kepimpinan dan juga kalau perlu kita berikan surat kepada Presiden agar Menteri Perindustrian untuk serius dalam mengawal persoalan ini,” lanjutnya.

Mufti menilai ketidakhadiran pemerintah, khususnya Menteri Perindustrian, menjadi cermin lemahnya komitmen dan tata kelola industri nasional.

“Jadi selanjutnya, ini penting buat kami. Jadi cermin tata kelola industri baja. Kita buktikan bahwa tiga kali pemerintah tidak hadir kami undang disini bahwa memang tidak ada keseriusan dalam memproteksi industri dalam negeri kita,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan industri baja hanyalah sebagian kecil dari permasalahan besar yang tengah dihadapi sektor industri nasional.

“Kenapa? Karena soal baja ini hanya satu hal kecil saja. Ini seperti fenomena gunung es padahal sebenarnya banyak sekali industri lain yang hari ini sedang berdarah-darah karena begitu masifnya importasi-importasi dari China dan sebagainya,” tegas Mufti. •rr/rdn