//
PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menyoroti serius tingginya angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini menempati peringkat pertama di Indonesia. Berdasarkan paparan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, prevalensi stunting di daerah ini mencapai 33,1 persen, menggeser Papua Barat dari posisi teratas.
“Ini menjadi tamparan keras bagi kami di Komisi IX dan mitra kerja kami, salah satunya Kementerian Kesehatan,” ujar Netty saat kunjungan kerja Komisi IX di Kota Kupang, Senin (11/8/2025).
Netty mengungkapkan, salah satu keluhan utama dari Dinas Kesehatan adalah minimnya ketersediaan vaksin untuk lima imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan balita. Menurutnya, hal ini berpotensi menjadi bom waktu yang memperpanjang permasalahan stunting di tanah air, khususnya di NTT.
“Kekurangan vaksin berarti kita sedang membuka jalan bagi munculnya kembali penyakit-penyakit endemik seperti TBC dan penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi,” tegasnya.
Selain masalah vaksin, Netty juga menyoroti tantangan geografis NTT yang menyulitkan tenaga kesehatan, UPTD, dan kader posyandu menjangkau seluruh balita. Ia menekankan, pemerintah tetap harus memprioritaskan vaksinasi meski di tengah efisiensi anggaran.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk menekan angka stunting, Netty menilai program ini harus menjadi budaya baru bagi keluarga dalam memahami pentingnya asupan gizi seimbang. Ia mendorong pemerintah daerah membuat peta wilayah rawan stunting dan memastikan lokasi tersebut memiliki akses ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saat ini dari target ratusan bahkan ribuan SPPG, di seluruh NTT baru terbangun 78, mayoritas berada di perkotaan seperti Kota Kupang. Ahli gizi harus ditempatkan di SPPG dan menyediakan menu sesuai kebutuhan ibu hamil dan menyusui, sehingga anggaran besar untuk program MBG tepat sasaran,” pungkasnya. •gal/aha
