//
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025), guna membahas sejumlah permasalahan teknis dan strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan ibadah haji yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait penanganan jamaah oleh delapan syarikah penyedia layanan.
“Kita menerima banyak masukan dari jamaah. Yang cukup tragis, ada suami-istri terpisah, lansia terpisah dari pendampingnya, termasuk penyandang disabilitas,” ujar Selly. Ia menekankan pentingnya mitigasi sejak awal oleh Kementerian Agama agar permasalahan serupa tidak berulang, apalagi menjelang pemberangkatan gelombang kedua yang langsung menuju Makkah.
Selly mengkritisi lambannya implementasi kesepakatan antar syarikah untuk memfasilitasi penggabungan jamaah. Ia menilai proses identifikasi jamaah terpisah harus dilakukan sejak di embarkasi, agar data bisa langsung dikomunikasikan dalam waktu 1×24 jam, sesuai komitmen antar penyedia layanan.
Ia juga menyoroti kompleksitas komunikasi antara petugas, dari Ketua Kloter hingga Ketua Regu, yang dinilai memiliki keterbatasan pemahaman teknologi dan sistem. “Tanpa aplikasi yang dirancang sejak awal, sangat sulit menyampaikan informasi kebijakan atau perubahan kepada jamaah secara cepat,” tegasnya.
Permasalahan penerbangan turut menjadi sorotan. Selly mencontohkan keterlambatan keberangkatan jamaah dari embarkasi Kertajati yang seharusnya berangkat 16 Mei namun tertunda satu hari. “Hal ini mengganggu waktu ibadah mereka di Madinah. Jangan sampai jatah ibadah terpotong hanya karena masalah logistik,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas keberadaan pesawat cadangan milik maskapai, termasuk insiden transit tak terjadwal akibat kerusakan mesin pesawat yang membuat jamaah harus mendarat di India dan Oman. “Saya mendapat laporan, jamaah kelaparan karena tidak disediakan konsumsi selama dua kali transit,” ungkapnya.
Lebih jauh, Selly mendorong agar pola pengelolaan jamaah tidak lagi dibagi berdasarkan kloter oleh syarikah, melainkan berdasarkan embarkasi. Menurutnya, model ini akan memudahkan koordinasi dan meminimalkan pemisahan jamaah yang seharusnya satu keluarga atau satu kelompok layanan.
Selly juga mengingatkan pentingnya pembekalan kepada jamaah mengenai kondisi ekstrem cuaca di Arab Saudi. “Kita sudah berkali-kali melihat bagaimana jamaah shock menghadapi panas ekstrem. Tahun depan sudah memasuki musim dingin, yang juga butuh mitigasi,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Kementerian Agama mengembangkan aplikasi digital terintegrasi yang bisa diakses oleh Ketua Regu, agar setiap informasi, jadwal, hingga keluhan jamaah dapat dipantau secara real time.
“Ini harus jadi terobosan kita. Karena ibadah haji adalah ibadah besar yang tidak boleh terganggu oleh lemahnya manajemen dan koordinasi,” tutupnya. •ssb/aha
