//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Isu perlindungan terhadap Muslim minoritas menjadi perhatian utama dalam Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang tengah berlangsung di Jakarta. DPR RI pun menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan perlindungan komunitas Muslim minoritas melalui forum parlemen negara-negara OKI tersebut.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan bahwa isu ini akan diangkat secara serius dalam Deklarasi Jakarta—dokumen hasil utama dari rangkaian pertemuan PUIC tahun ini.
“Resolusinya akan memuat perlindungan terhadap populasi Muslim minoritas. Termasuk juga penanganan akar penyebab (root cause) dari pengungsian atau displacement,” ujar Ravindra saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/5/2025).
Ravindra juga mengungkapkan bahwa salah satu usulan penting yang mencuat dalam forum adalah pembentukan mekanisme pemantauan terhadap perlindungan hukum bagi kelompok Muslim minoritas dan komunitas rentan lainnya.
“Terdapat gagasan dari Pak Sohibul Iman, antara lain pentingnya pemantauan terhadap undang-undang di setiap negara yang melindungi Muslim minoritas atau kelompok rentan,” jelasnya.
Menurut Ravindra, usulan tersebut juga mencakup permintaan agar negara-negara non-anggota OKI memberikan laporan sejauh mana perangkat hukum mereka menjamin hak-hak komunitas Muslim dan kelompok rentan lainnya.
Tak hanya itu, Indonesia turut mendorong negara-negara anggota OKI—khususnya dari kawasan ASEAN—untuk mengembangkan mekanisme burden sharing dalam merespons persoalan pengungsi. Hal ini penting mengingat banyak negara transit menanggung beban sebelum pengungsi mencapai negara tujuan akhir.
“Kita berharap ada mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi kaum Muslim minoritas di mana pun mereka berada. Di saat yang sama, ASEAN dan OKI juga perlu menyuarakan pentingnya mekanisme burden sharing terkait isu pengungsian,” tutup Ravindra. •hal/aha
