//
PARLEMENTARIA, Bandung – Panitia Kerja Open Government – Parliament (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Tujuannya meninjau kesiapan dan perkembangan penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) keterbukaan dalam kerangka Open Government Partnership (OGP) local.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses ko-kreasi antara Pemprov Jabar dan masyarakat sipil dalam merancang Renaksi OGP yang ambisius namun realistis. “Kami ingin mengetahui, apa saja sasaran dalam Renaksi Jabar dan bagaimana peta jalan yang dirancang untuk memastikan keterbukaan berjalan secara konkret dan berkelanjutan,” jelasnya di Bandung, Selasa (29/4/2024).
Sejak 2024, Jawa Barat resmi tergabung sebagai anggota baru OGP local bersama dengan DIY dan Kota Madiun. Sebelumnya, NTB, Brebes, Sumbawa Barat, Banggai, dan Semarang telah lebih dahulu bergabung. Keikutsertaan ini menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif.
Bramantyo juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan kehadiran instrumen legal yang kuat agar program keterbukaan tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berimplikasi nyata bagi warga. Ia menyebut pengalaman Bojonegoro sebagai pelajaran penting. “Bojonegoro dulu disejajarkan dengan Paris, Buenos Aires, dan Seoul sebagai model OGP local. Namun karena tidak ada keberlanjutan program, akhirnya tersisih,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap dapat menyerap masukan langsung dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk kemudian dirumuskan dalam strategi parlemen dalam mendukung agenda keterbukaan nasional dan internasional.
“Harapan kami, Jabar bisa jadi lokomotif gerakan keterbukaan di Indonesia. Praktik baik dari Jabar diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk turut aktif dalam OGP local,” pungkas Bramantyo. •skr/aha
