//
Kotak Kosong Menang di Dua Pilkada di Babel, Fauzan Khalid: Semua Pihak Harus Evaluasi
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Pangkalpinang – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta semua pihak dari mulai penyelenggara (KPU), pemda, dan partai politik mengevaluasi diri atas kejadian kotak kosong yang unggul atas pasangan calon tunggal di Pilkada Kota Pangkalpinang dan Pilkada Kabupaten Bangka. Belum lagi ditambah dengan tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, hanya sekitar 60 persen.
“Kok bisa di daerah itu hanya ada satu pasangan calon dan kalah melawan kota kosong, pertanyaan ini berlaku untuk kita semua, utamanya partai politik. Saya sebagai orang di partai politik juga perlu mengevaluasi kejadian seperti ini untuk dibawa di tingkat pusat atau DPP,” ujar Fauzan saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR rapat kerja terkait evaluasi pilkada di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (13/2/2025).
Menurut Politisi Fraksi Nasdem ini, dengan adanya kejadian tersebut, tentunya akan berimbas juga kepada penundaan pelantikan kepala daerah lainnya. Karena desain awal yang dirancang dalam UU itu pelaksanaan pilkada dilaksanakan secara serentak, demikian juga dengan pelantikannya dilaksanakan secara serentak pula.
“Kami di Komisi II DPR ini sampai berkali-kali rapat dengan Kemendagri membahasa persoalan penundaan pelantikan kepala daerah ini. Ada juga yang masih sengketa di MK, bahkan kita sampai sering berdebat dengan pemerintah dalam rapat-rapat terkait penundaan pelantikan kepala daerah, karena memang desain awalnya pelaksanaan dan pelantikan di laksanakan serentak, terang Fauzan.
Terkait rendahnya tingkat partisipasi, kata Legislator Dapil NTB II ini, seberapapun anggaran sosialisasi yang diberikan untuk KPU tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih. “Menurut saya yang paling efektif itu adalah dari kesadaran masyarakat sendiri, partai politik dan bahkan pasangan calon. Mereka pasti lebih mampu menjangkau masyarakat untuk melakukan sosialisasi, itulah juga tadi sebabnya saya katakan evaluasi itu tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga oleh calon dan partai politik,”imbuh Fauzan. •jk/rdn
