BK Tandatangani MoU dengan UIGM, Fokus Kerja Sama Riset Perancangan UU

PARLEMENTARIA, Palembang – Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM). Sensi, sapaan akrabnya, menyatakan alasan dari MoU fokus pada kerjasama riset untuk membantu pembuatan naskah akademik, draf RUU, dan kebijakan lainnya. Langkah ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran DPR di masa depan.

“Prinsipnya adalah kerja sama riset untuk pembuatan naskah akademik, draft RUU, ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di DPR RI. Baik menyangkut fungsi pengawasan maupun budget(anggaran) ke depan,” tegas Sensi kepada Parlementaria di UIGM, Palembang, Sumsel, hari Selasa(13/8/2024).

BK memilih menjalin kerja sama dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) untuk memanfaatkan keahlian akademisi fakultas-fakultas di kampus tersebut. “Karena di UIGM ada beberapa fakultas yang sudah memiliki akademisi dengan kapasitas yang bagus, sehingga nanti kedepannya kalau membutuhkan narasumber terlibat dari berbagai riset bisa bekerjasama,” ungkap Sensi.

Sensi menambahkan, kerja sama BK dengan UIGM juga bertujuan memberikan ruang bagi mahasiswa UIGM untuk magang di DPR RI. “Kerja sama dengan UIGM bisa juga memberi ruang kepada mahasiswa UIGM untuk magang di DPR RI, supaya mereka bisa belajar bagaimana melihat pemerintahan terutama di legislatif menjalankan tugas dan fungsinya,” tambahnya.

Selain itu, BK mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan UIGM untuk membahas pengaturan dan arahan terkait RUU Permuseuman. “BK penting untuk dilakukannya FGD dengan UIGM agar dapat memunculkan diskusi yang membangun yang dapat memberikan pandangan, pendapat, dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang dari pemangku kepentingan permuseuman mengenai arah pengaturan yang sesuai,” kata Sensi.

Menanggapi kerja sama yang diberikan oleh BK, Rektor UIGM Marzuki Alie menambahkan produk undang-undang permuseuman harus memberikan manfaat selain menjadi payung hukum yaitu, inpirasi dan imajinasi bagi bangsa. “Undang-undang permuseuman harus betul-betul menginsipirasi, membangun imajinasi dan menjadi payung hukum mengelola museum yang baik. Ini yang sebetulnya menjadi kerja sama antara perguruan tinggi dengan asosiasi museum Indonesia dan Badan Keahlian DPR untuk menghasilkan produk undang-undang yang memberikan manfaat bagi masa depan Bangsa Indonesia.” tambahnya. •mun/aha