Produsen Alas Kaki Cirebon Harus Berdampak Sosial Bagi Masyarakat Sekitar

PARLEMENTARIA, Cirebon – Terkait banyaknya aduan dan keluhan dari warga masyarakat terhadap PT Long Rich Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh mendorong agar perusahaan alas kaki itu bisa melakukan pembenahan dan perbaikan. Apalagi aduan itu membeberkan kekurangan penerapan sistem manajemen dan operasional dari perusahaannya.

“PT Long Rich Indonesia harus bisa berbenah lagi dan bisa memberikan dampak sosial yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. PT Long Rich Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh adanya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia dan kita lihat tadi cukup besar mereka berinvestasi di Cirebon yakni sekitar Rp2,1 triliun,” ucap Husein disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

“PT Long Rich Indonesia harus bisa berbenah lagi dan bisa memberikan dampak sosial yang lebih baik kepada masyarakat sekitar,”

Ia mengatakan, dengan keberadaan PT Long Rich Indonesia di Cirebon, telah membuka lapangan pekerjaan baru dan menyerap sampai 20.000 tenaga kerja. “Ini merupakan hal yang positif bagi Indonesia. Itu hanya salah satu contoh kecil, mungkin ada juga perusahaan-perusahaan asing dan besar lainnya yang ingin berinvestasi ke Indonesia,” ujarnya.

Terkait soal perizinan, Husein menyampaikan hal itu masih menjadi salah satu kendala yang harus terus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya Kementerian investasi BKPM. Meski demikian diakuinya bahwa memang tidaklah mudah untuk menarik investasi dari luar, namun itu menjadi salah satu pekerjaan utama.

Terkait adanya temuan-temuan di lapangan, ia menyatakan bahwa hal tersebut juga merupakan suatu kendala yang harus dilakukan perbaikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, bukan hanya perusahaan asing tetapi juga perusahaan lokal di Indonesia.

“Semua perusahaan baik asing maupun lokal harus bisa memberikan dampak yang lebih positif pada masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat yang memang belum mendapatkan pekerjaan dari dibukanya perusahaan atau pabrik di tempat tersebut. Hal itu perlu perhatian khusus juga,” tandasnya.  

Ia menambahkan, Komisi VI akan terus memantau dan juga  monitoring kementerian terkait untuk bisa betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. “Ini menjadi PR yang tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa langsung beres dengan sekali-dua kali pekerjaan saja,” tutup Husein. •dep/aha