Komisi VIII Optimistis Pelunasan Biaya Haji Dapat Terselesaikan Hingga Tahap Dua

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (7/2/2024). Foto: Galuh/nr.

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi VIII DPR RI mengawasi persiapan pelaksanaan ibadah Haji tahun 2024 di wilayah Sulawesi Selatan. Meskipun belum sepenuhnya jemaah haji melakukan pelunasan biaya haji, Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses optimistis para jemaah dapat sepenuhnya melakukan pelunasan biaya haji ditahap dua nantinya.

“Yang pertama kita ingin memastikan terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2004. Karena sekarang kan sudah berada di proses pendaftaran. Nah, kita ingin memastikan seperti apa proses pendaftarannya? Sudah berapa persen capaiannya?” ujar Ashabul Kahfi kepada Parlementaria di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (7/2/2024).

Saat ini sendiri Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 2024 menurut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama tercatat telah ada sejumlah lebih dari 147 jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk kedalam lima provinsi yang telah banyak melakukan pelunasan yakni sejumlah 4.203 jemaah.

“Karena ini kan masih panjang. Makanya kemarin kita membuat keputusan BPIH itu kan lebih cepat, tujuan utamanya untuk memberikan kesempatan untuk calon jamaah untuk mempersiapkan biaya-biaya mereka yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan, memang sampai hari ini belum tercapai sepenuhnya tapi insyaAllah di tahap dua akan selesai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Sulawesi Selatan I itu juga berharap agar proses penyelenggaraan haji tahun 2024 nantinya dapat berjalan lebih lancar dengan memperbaiki hal-hal yang perlu dievalusi dari penyelenggaraan sebelumnya. Seperti dengan adanya tahapan screening kesehatan bagi para calon jamaah haji serta pendamping haji untuk calon jemaah haji lansia atau yang membutuhkan.

“Jadi pendampingan untuk lansia tetap terbuka. Yang pertama bahwa memang yang bersangkutan membutuhkan pendampingan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, yang kedua juga sudah enam puluh lima tahun,” pungkasnya.

Selain itu, diakhir kegiatan juga dilakukan penyerahan bantuan Program Kemaslahatan dari BPKH berupa 3000 paket bantuan untuk wilayah Makassar dengan total nilai bantuan sebesar Rp540.000.000. Juga diserahkan bantuan Pendidikan Katolik tahun 2024 sebesar Rp150.000.000 untuk rehab dan pembangunan Gereja Katolik Kevikapan Toraja.

Bantuan lain yang diserahkan bagi umat Katolik adalah bantuan untuk Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral  Rantepao Toraja Taman Seminari Adolph Kolping Santo Lukas Permata Hati sebesat Rp442.800.000 dan untuk umat Kristen GPIB Jemaat Mangngamaseang Makassar dan GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar mendapat bantuan rehap Gereja Ramah Disabilitas sebesar Rp100.000.000. •gal/aha

Berita terkait

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dorong Standarisasi Bimbingan Haji dan Transparansi Biaya KBIHU

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII: Biaya Transportasi Jemaah Haji di Embarkasi Surabaya Full Gratis

Kesejahteraan Rakyat

Meski Terdampak Musibah, M. Husni Apresiasi Pelunasan Biaya Haji Jemaah Haji Asal Sumut