Pajak Pembalut

Anis Byarwati Minta Pemerintah Evaluasi PPN Pembalut Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemampuan daya beli masyarakat, mengingat pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan perempuan.