//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama meminta kejelasan mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek perampasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, besaran nilai tersebut perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kriteria yang jelas dalam menentukan aset yang dapat diproses melalui mekanisme perampasan.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, perbedaan usulan mengenai batas nilai aset yang disampaikan sejumlah narasumber dalam pembahasan sebelumnya perlu mendapat pendalaman. Ia pun meminta pandangan para pakar hukum mengenai besaran nilai yang tepat untuk menjadi pertimbangan dalam pengaturan RUU tersebut.
“Berapa kira-kira yang bisa kita minta untuk melakukan perampasan ini? Nilai kerugian yang seperti berapa nilainya,” ujar Benny dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Benny mengungkapkan, dalam pembahasan sebelumnya terdapat sejumlah usulan mengenai besaran nilai yang dapat dipertimbangkan dalam mekanisme perampasan aset. Usulan tersebut memiliki rentang yang cukup berbeda, mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar.
“Karena juga sebelum-sebelumnya ada beberapa narasumber yang memberikan pendapatnya. Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp1 miliar dan lain sebagainya. Ini tentu perlu juga kita ingin masukkan dari Bapak-bapak sekalian,” jelasnya.
Menurut Benny, perbedaan usulan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan masukan para ahli. Kejelasan mengenai besaran nilai aset dinilai menjadi salah satu hal yang perlu didalami agar ketentuan dalam RUU memiliki dasar pertimbangan yang memadai.
Ia juga mengingatkan bahwa penentuan nilai aset tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dalam proses perampasan. Sebab, objek perampasan harus benar-benar merupakan hasil tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup.
“Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny.
Melalui pendalaman tersebut, Benny berharap pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat menghasilkan ketentuan yang jelas mengenai kriteria aset yang dapat dirampas. Dengan demikian, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. (fa/rdn)
