//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, perlu berfokus pada aspek hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, pengaturan mengenai jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, merupakan ranah hukum material yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pandangan tersebut disampaikan Endang seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama pakar hukum Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pembahasan RUU itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga batas antara pengaturan prosedur perampasan aset dan ketentuan mengenai pemidanaan.
“Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang.
Politisi dari Fraksi PAN itu menjelaskan, RUU tersebut pada dasarnya mengatur tata cara negara menelusuri, menyita, memblokir, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Karena itu, substansi pengaturannya perlu memberikan kepastian mengenai prosedur dan landasan hukum bagi setiap tindakan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Sementara itu, mengenai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, Endang menilai hal tersebut telah menjadi bagian dari pengaturan hukum pidana materil. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukuman mati perlu ditempatkan dalam kerangka pengaturan hukum pidana substantif, bukan dicampuradukkan dengan ketentuan teknis perampasan aset.
“Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” jelasnya.
Endang menambahkan, kejelasan batas pengaturan tersebut penting agar RUU Perampasan Aset ini tidak kehilangan fokus sebagai instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Pengaturan prosedur yang jelas juga diperlukan agar proses penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset dapat berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Melalui regulasi tersebut, ia berharap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan yang semestinya. Dengan begitu, hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelaku, sementara negara dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari upaya pemulihan aset tersebut. (fa/rdn)
