//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina saat RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi Unikom Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak mengabaikan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Menurutnya, mekanisme perampasan aset harus memiliki batasan pembuktian yang jelas, berada di bawah kontrol pengadilan, serta didukung pemisahan kewenangan dalam pengelolaannya demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Endang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa indikasi harta kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai hasil tindak pidana. Menurutnya, ketidaksesuaian antara kekayaan dan profil penghasilan seseorang hanya dapat menjadi indikator awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, bukan alat bukti yang dengan sendirinya membenarkan perampasan aset.
"Harta kekayaan yang tidak wajar itu tidak secara otomatis adalah hasil kejahatan. Ya, tetapi hanya digunakan sebagai indikator penyelidikan. Jadi bukan sebagai alat bukti, tetapi harus dibuktikan dulu," ujar Endang.
Ia menekankan, hubungan antara aset dan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepemilikan harta yang dinilai tidak wajar tidak boleh menjadi dasar bagi aparat untuk mengambil alih aset secara sembarangan.
Penyitaan Harus di Bawah Kontrol Pengadilan
Selain persoalan pembuktian, Politisi Fraksi PAN itu menyoroti pentingnya pengawasan pengadilan terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam mekanisme perampasan aset. Menurutnya, setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada keterkaitan yang jelas antara barang yang disita dan tindak pidana yang sedang ditangani.
"Yang paling kita wanti-wanti adalah jangan sampai undang-undang ini justru menjadi ladang korupsi baru, menjadi ladang untuk kejahatan baru. Setiap penggeledahan dan penyitaan itu harus dengan izin dari pengadilan, artinya penyidik betul-betul dikontrol oleh pengadilan dan barangnya harus jelas terkait langsung dengan kejahatan," tegasnya.
Dirinya juga menekankan bahwa penerapan ketentuan perampasan aset harus berlaku setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan, baik pejabat publik, aparat penegak hukum, pengusaha, maupun figur publik.
Pisahkan Kewenangan Pelacakan hingga Pengelolaan Aset
Endang juga mendorong pemisahan kewenangan dalam rantai penanganan aset, mulai dari pelacakan, penyitaan, pemutusan perkara, hingga pengelolaan. Menurutnya, seluruh fungsi tersebut tidak semestinya terkonsentrasi pada satu institusi agar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap terjaga.
"Terdapat pemisahan yang mutlak di mana kewenangan untuk melacak, menyita, memutus, dan mengelola tidak berada dalam satu tangan. Selain itu, kita tetap menghormati hak pihak ketiga beritikad baik. Apabila ternyata aset yang disita itu dibeli secara bersih dan bukan milik pelaku kejahatan, mereka bisa mengajukan klaim untuk dikembalikan," paparnya.
Ia menilai, pemisahan kewenangan tersebut juga harus disertai mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Masyarakat yang memiliki aset secara sah, tetapi ikut terdampak proses penyitaan, perlu memperoleh ruang untuk mengajukan keberatan dan memulihkan hak kepemilikannya apabila aset tersebut tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana.
Dalam RDPU tersebut, kajian akademis peserta Maganghub Badan Keahlian DPR RI dan masukan DPP ARUN turut merekomendasikan penerapan Asset-Based Rights Mapping dan Proportionality Test. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memetakan hak atas aset serta menguji proporsionalitas tindakan hukum, termasuk dalam melindungi kepentingan pihak ketiga seperti pembeli sah, kreditur, dan ahli waris.
Melalui berbagai masukan tersebut, Endang berharap RUU Perampasan Aset dapat menghadirkan mekanisme pemberantasan tindak pidana yang tetap menjamin kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak kepemilikan warga negara. Dengan demikian, upaya negara merampas aset hasil kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang memiliki hak secara sah. (Ndy/um)
