//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath saat memimpin RDPU dengan Bupati Luwu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Kompleks Parlemen, Jakarta.|Foto : Farhan/Man
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI meminta Kapolda Sulawesi Selatan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan tambang untuk menyelesaikan sengketa pembebasan lahan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penyelesaian konflik agraria tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional perusahaan yang menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 4.000 pekerja lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Bupati Luwu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Luwu, serta perwakilan aliansi masyarakat adat dan UMKM lingkar tambang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tersebut melibatkan aspirasi dari dua kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda. Sebagian warga mengadukan belum diterimanya ganti rugi atas tanah adat atau tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya mengkhawatirkan dampak konflik terhadap keberlangsungan operasional perusahaan dan pekerjaan ribuan warga lokal.
"Di satu sisi ada RDPU juga permohonan dari pemilik tanah di wilayah pertambangan tersebut yang dianggap belum mendapat ganti rugi dari perusahaan karena tanah-tanah disebut itu tanah adat atau tanah negara yang dikuasai oleh tokoh adat atau masyarakat turun-temurun," ujar Rano kepada Parlementaria.
Politikus Fraksi PKB tersebut menilai, penyelesaian sengketa perlu mempertimbangkan kepastian status dan riwayat penguasaan tanah, termasuk peluang penyelesaian melalui kebijakan Reforma Agraria. Namun, proses mediasi dan penyelesaian hukum juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi apabila konflik berujung pada terhentinya aktivitas perusahaan.
"Hanya yang paling penting adalah Komisi III memfasilitasi agar tidak berhenti kegiatan perusahaan karena di situ ada 4 ribu lebih masyarakat pekerja masyarakat Luwu yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga kalau sampai ada konflik sosial tadi ada pemblokiran jalan dan lain-lain kita minta Pak Kapolda dan seluruh jajaran menertibkan," tegas Rano.
Mediasi dan Penyelesaian Klaim Ganti Rugi
Rano mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima Komisi III DPR RI, perusahaan telah melakukan pembayaran sesuai prosedur. Namun, masih terdapat persoalan klaim kepemilikan dan pembayaran ganti rugi yang diduga tumpang tindih di antara pihak-pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan tersebut.
Karena itu, ia meminta Kapolda Sulawesi Selatan tidak hanya menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong mediasi agar perbedaan klaim masyarakat dapat diselesaikan tanpa memicu konflik berkepanjangan.
"Fokus kami adalah karena menurut kami perusahaannya tidak salah karena sudah melakukan pembayaran dengan benar dan sudah berjalan, tetapi mungkin ada klaim-klaim tanah lain yang dianggap tumpang tindih untuk pembayarannya. Jadi kita minta Kapolda melakukan mediasi tetapi (tetap) tindak tegas untuk masyarakat biar berjalan perusahaannya," pungkasnya.
Adapun sengketa agraria di Kecamatan Latimojong tersebut berkaitan dengan pembebasan lahan seluas 286,5 hektare untuk proyek pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA). Kelompok Aliansi Peduli Penggaran Lahan Rante Balla dan Anak Adat Rante Balla menuntut kejelasan ganti rugi atas tanah waris dan tanaman mereka. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Luwu Menggugat serta Gerakan UMKM Lingkar Tambang mendesak pembukaan blokade jalan demi menjaga keberlangsungan pekerjaan lebih dari 4.000 karyawan lokal. (Ndy/um)
