//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra saat memimpin RDPU Komisi III DPR RI bersama akademisi Unikom Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sepakat bersama pemerintah untuk mempertegas ruang lingkup pengaturan melalui penyesuaian judul RUU. Penyesuaian tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan jelas.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan, penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari penggunaan frasa yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Salah satunya, penggunaan frasa "ekonomi" yang dinilai dapat membuka cakupan pengaturan terlalu lebar.
"Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict," ujar Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Soedeson, pembatasan ruang lingkup tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum melalui asas lex stricta. Dengan demikian, pengaturan mengenai perampasan aset harus dirumuskan secara tegas dan tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dalam penerapannya.
Ia menambahkan, masukan dari berbagai unsur masyarakat dan Badan Keahlian DPR RI menjadi bagian penting dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut. Melalui RDPU, Panja juga berupaya menyerap pandangan publik sebagai bagian dari pelaksanaan partisipasi bermakna (meaningful participation).
Masukan para narasumber diharapkan dapat memperkaya perumusan norma, khususnya terkait batasan objek perampasan aset. Dengan batasan yang jelas, pungkasnya, upaya pemberantasan tindak pidana melalui perampasan aset diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. (Ndy/um)
