//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup
Published
Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Arifman/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat.
Keterangan tersebut disampaikan Ramson seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi laporan media massa nasional yang menyoroti potensi menipisnya stok BBM subsidi di sejumlah wilayah, Ramson menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan memprioritaskan pembahasan isu ketersediaan energi dan kesiapan pasokan BBM dalam agenda rapat kerja awal masa sidang ini.
"Masih cukup. Artinya pemerintah kreatif untuk men-switch posisi-posisi anggaran, sehingga tetap terpenuhi untuk anggaran subsidi energi," kata Ramson merespons kekhawatiran terkait kecukupan alokasi subsidi.
Ia menekankan, pengawasan ketat akan terus dilakukan DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan solusi konkret atas dinamika BBM serta penyediaan energi listrik nasional.
"Ini baru selesai reses, nanti di rapat terawal untuk persidangan ini, kita akan mengajukan solusi-solusi, termasuk soal BBM, soal energi listrik, nanti kita akan bahas," pungkasnya.
Sebagai data dukung dari sumber terpercaya, pemberitaan riset editorial media Tempo per awal November 2026 sebelumnya menyoroti ancaman krisis BBM dan kelangkaan bahan bakar di daerah akibat melebarnya defisit anggaran subsidi serta ketatnya kuota distribusi bulanan. Oleh karena itu, pengawasan Komisi XII DPR RI dinilai menjadi kunci utama untuk memastikan realisasi alokasi APBN untuk BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah terjadinya kekosongan stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (ndy/rdn)
