Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Ist/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengungkapkan bahwa mengonsumsi bahan pangan lokal bisa mengurangi emisi sebanyak 20 persen, sekaligus
Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (5/8/2024). Foto : Uca/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendorong Pemerintah segera mengeluarkan aturan teknis terkait makanan sehat setelah Peraturan Pemerintah (PP)
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Dok/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo minta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih hati-hati dalam meloloskan produk kemasan,
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka usai menerima audiensi dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) dan Carys Cares di Ruang Rapat, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan,
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto : Ist/Andri. PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong Pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan angka diabetes pada anak yang semakin melonjak. Ia
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel foto bersama usai acara peer review BPK RI oleh Supreme Audit Institution (SAI) Jerman, SAI Swiss, dan SAI Austria di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi usai menerima audiensi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kasus hukum Afif Maulana, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas dan BPS di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Badung, Bali,
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Dep/vel. PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan, pemerintah harus segera merevisi PP 28 Tahun 2024, yang salah satunya