Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani beserta jajaran pimpinan DPR RI lainnya, menerima kunjungan dari Presiden Republik Islam Iran H.E. Sayyed Ebrahim Raisi, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023). Foto:
Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini. Foto: Bunga/nr. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (kiri) saat bertukar cenderamata usai memimpin BKSAP Day di Museum Rudana Ubud, Provinsi Bali. Foto: Bunga/nr. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan BKSAP Day yang bertempat
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dep/nr. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mempertanyakan penentuan nominal bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibebankan kepada para
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Foto: Oji/Man. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan siap memperjuangkan usulan dari
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Dok/Man. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan Pemerintah untuk segera menemukan solusi demi mengatasi lonjakan harga daging ayam dan telur yang kini
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diturunkan. Mengingat adanya penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah
Anggota Komisi V DPR RI Harvey B. Malaihollo menerima delegasi dari IKBP (Ikatan Keluarga Besar Papua). di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023). Foto : Mu/Man. Anggota Komisi V DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Mentari/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang berpolemik terkait keterwakilan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Foto: Dep/nr. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar meredam ego sektoral demi mensukseskan Kurikulum Merdeka. Hal ini