10 December 2024
Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dukung Tambahan Anggaran Bappenas untuk Pegawai baru

  • Juni 13, 2024
  • 0

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Kamis (13/6/2024). Foto: Munchen/vel. PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi

Komisi XI Dukung Tambahan Anggaran Bappenas untuk Pegawai baru
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Kamis (13/6/2024). Foto: Munchen/vel.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas senilai Rp.Rp804.475.039.000. Persetujuan atas tambahan anggaran tersebut diberikan dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Kamis (13/6/2024) dengan agenda Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025.

“Komisi XI DPR RI mendukung usulan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengajukan tambahan anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp804.475.039.000,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit saat membacakan kesimpulan rapat. 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa mayoritas tambahan anggaran yang diajukan akan digunakan membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas. Sebanyak 1.997 Pegawai baru tersebut  merupakan hasil rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

Selain Rp597,52 miliar yang akan digunakan untuk pegawai baru, tambahan anggaran juga diarahkan untuk beberapa kegiatan, antara lain pelaksanaan kegiatan kajian strategis dalam perkuatan agenda pembangunan dan menjaga keselarasan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD. 

Sebelumnya disampaikan dalam rapat bahwa Anggaran Pagu Indikatif Kementerian PPN/Bappenas dalam pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.970.952.577.000. 

Pada kesempatan tersebut, Komisi XI DPR RI juga mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk memperkuat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah serta memperkuat dan mempertajam rumusan KEM PPKF dan Nota Keuangan APBN 2025. •uc/rdn

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *