#Ekonomi dan Keuangan

Komoditas Bahan Pokok dan Kenaikan Tarif Air Minum Sumbang Inflasi di Jawa Barat

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar dan Pemprov Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/06/2023). Foto: Andri/nr.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat bertukar cenderamata usai memimpin pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar dan Pemprov Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/06/2023). Foto: Andri/nr.

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai mayoritas komoditas utama penyumbang inflasi Jawa Barat berasal dari dan kenaikan tarif air minum oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Kenaikan bahan pokok dengan andil inflasi terbesar tersebut berasal dari minyak goreng sebesar 0.0083 persen (rata-rata 3 tahun terakhir) dengan frekuensi inflasi 31 kali sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir. 

Adapun terhadap komoditas pangan lainnya, tambah Ecky, tercatat memiliki andil terhadap inflasi yang berfluktuasi. Beberapa komoditas tersebut di antaranya, seperti telur, bawang merah dan aneka cabai juga kenaikan tarif PAM di Kota Bandung, sehingga pada tahun 2022 inflasi mencapai 6,04 persen (yoy). 

“Kenaikan tarif tersebut menunjukan bahwa pengaturan kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah memerlukan koordinasi dan sinergi baik dari timing yang tepat,” ujar Ecky kepada Parlementaria, usai memimpin pertemuan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar dan Pemprov Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/06/2023).

Selain itu, faktor global maupun domestik sangat berdampak terhadap inflasi di Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan BI dan Pemprov dalam rangka menekan laju inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Selain itu juga akselerasi pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

“Koordinasi, Inovasi dan Sinergi. Kebijakan serta dukungan anggaran menjadi kunci utama pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Barat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. 

Lebih lanjut, Ecky menjelaskan perkembangan inflasi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir, menunjukkan tren yang semakin terjaga. Pada Mei 2023, Inflasi gabungan 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat secara tahunan tercatat sebesar 4,32 persen (yoy) lebih rendah daripada Desember 2022 sebesar 6,04 persen (yoy). Berdasarkan rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir, terdapat beberapa komoditas bahan pokok penting yang menjadi penyumbang inflasi dengan frekuensi yang cukup tinggi, diantaranya komoditas Beras, Daging Sapi.

Sehingga, Ecky menilai koordinasi erat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pengendalian inflasi semakin harus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023

“GNPIP harus semakin memperkuat dan memperluas inovasi dan digitalisasi produksi pangan secara end-to-endguna mendorong produktivitas dalam upaya stabilisasi harga pangan,” jelas Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Untuk solusi jangka pendek dalam mengatasi inflasi, Ecky menyarankan harus memperbanyak operasi pasar komoditas pangan strategis termasuk penyaluran Beras SPHP. Adapun penyaluran berasa tersebut di 1.598 titik per 13 Juni 2023 pada semua saluran distribusi di 27 Kab/Kota se Jawa Barat.

Ecky mengingatkan menjelang Iduladha 1444 H, Bank Indonesia dan Pemprov harus memperkuat tracking dan monitoring harga pangan strategis agar inflasi tetap terjaga. “Ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian diantaranya harga telur ayam, bawang, cabai dan daging yang sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” tutupnya. •man/rdn

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *