Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama usai mengikuti sidang Komite untuk Perempuan Parlemen ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (WAIPA) di Padang. Foto: Agung/nr. DPR RI menggelar sidang Komite untuk Perempuan Parlemen
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Oji/nr. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani. Foto: Runi/nr. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Dep/nr. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan kasus pelecehan seksual bukanlah delik aduan, melainkan delik pidana umum jika korbannya masih
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Jaka/nr. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kasus persetubuhan anak di Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) adalah tindakan bejat. Karena itu, ia meminta 11
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta Pemerintah menjamin rakyat tidak akan dipersulit dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada program
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin. Foto: Runi/nr. Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong evaluasi terhadap alat keamanan di Papua. Ia menekankan Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk
Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/nr. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani terus menekankan pentingnya penerbitan aturan turunan pelaksana Undang-Undang Nomor 12Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual