Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (10/7/2023). Foto: Jiwa/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman. Foto: Mentari/nr. Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta penyelenggara Pemilu mengedepankan dan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Menurutnya, jika penyelenggara Pemilu tidak memiliki hal-hal tersebut, maka
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Geraldi/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Mentari/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pihaknya dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengecek langsung ke lapangan dan menemui
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin. Foto: Mentari/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, kebebasan, dan kenyamanan jelang Pemilu 2024. Menurut dia,
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Ist/Man. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan calon legislatif (caleg) terpilih wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada
Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran kepala dari LAN, KASN, ANRI, dan Ombudsman RI. Foto: Geraldi/nr. Komisi II DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat
Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko saat RDP dengan Kepala LAN, Kepala ANRI, Kepala ORI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023). Foto: Geraldi/nr. Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti RDP Komisi II DPR dengan Kepala LAN, Kepala Arsip Nasional (ANRI), dan Kepala Ombudsman RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Mentari/nr. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang berpolemik terkait keterwakilan