RUU Perampasan Aset Harus Rincikan Pencatatan Fisik bagi Pihak Ketiga Beriktikad Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, merumuskan mekanisme pencatatan fisik secara rinci guna memberikan pelindungan hukum yang adil bagi pihak ketiga beriktikad baik. 

Diketahui, Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset berarti mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum yang memiliki hak, kepentingan, atau hubungan hukum yang sah terhadap aset yang akan atau sedang dirampas oleh negara.

Prinsip utama dari RUU Perampasan Aset adalah perampasan aset hasil tindak pidana tidak boleh menghilangkan hak orang lain yang beritikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, negara memang memiliki kewenangan untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hingga merugikan pihak lain yang memiliki hak sah atas aset tersebut.

​Format pelindungan terhadap pihak ketiga tersebut dibahas mendalam dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset antara Komisi III DPR RI dan pihak pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

​Anggota Panja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan bahwa inventarisasi aset yang dilakukan sejak awal penyitaan, wajib dilakukan secara transparan bersama pemilik untuk mengantisipasi potensi penyusutan atau hilangnya barang bukti. Prosedur pencatatan awal ini dirancang agar setiap detail fisik barang tidak mengalami perubahan tanpa pengawasan. 

​"Waktu disita kan dihitung juga, didokumentasi, difoto, direkam, dan dicatat detail itemnya bersama-sama," ungkap Rikwanto. 

​Langkah pencatatan ketat ini dihadirkan sebagai instrumen penyelamatan hak-hak konstitusional masyarakat yang bersengketa.  "Inilah yang kita bahas, masalah hak-hak daripada aset-aset itu juga masih utuh kemanapun dia pergi nantinya, terutama pihak ketiga yang beriktikad baik," jelas Rikwanto. 

​Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, bagi kasus dengan subjek hukum yang melarikan diri atau buron, RUU ini menyediakan koridor hukum tersendiri agar status aset tetap memiliki kepastian. 

​"Nanti ada mekanisme diskusi hukum yang membuat kasus ditutup sehingga aset dikembalikan kepada pihak yang berhak—bisa ke negara, masyarakat korban, atau ke pemilik asal jika dalam sidang tidak terbukti," tambah Rikwanto. 

​Dinamika pembahasan ini menyoroti kompleksitas pembuktian pihak ketiga agar instrumen perampasan tanpa tuntutan pidana (non-conviction based) tidak mencederai hak warga negara.

Adapun pihak ketiga yang dimaksud dalam RUU ini, misalnya adalah istri atau suami, di mana mereka memiliki hak atas sebagian harta bersama yang ikut disita karena diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pasangannya. Selain itu, bisa juga ahli waris yang menerima warisan berupa rumah atau tanah yang kemudian diketahui berkaitan dengan hasil tindak pidana pewaris. Selain itu, pembeli beritikad baik yang membeli kendaraan atau properti secara sah tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana.(ndy/rdn)