//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto:: Farhan/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, keberhasilan regulasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum yang disusun, tetapi juga oleh kemampuan dan integritas pihak yang nantinya diberi amanah untuk mengelola serta mengawasi aset hasil tindak pidana.
Politisi dari Fraksi PKS itu menilai, pengaturan kelembagaan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sebab, seluruh norma yang nantinya disepakati harus dapat dijalankan secara konsisten oleh institusi yang bertanggung jawab. Karena itu, penentuan pihak pengelola aset perlu disertai pertimbangan mengenai kapasitas, independensi, dan integritas para penyelenggaranya.
“Yang paling penting juga di antara banyak isu yang disampaikan oleh narasumber itu adalah soal kemampuan penyelenggara undang-undang ini nanti ke depan. Bagaimana orang-orang yang diserahkan amanah untuk mengurus ini adalah orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi,” ujar Nasir saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan desain kelembagaan juga mencakup pilihan apakah pengelolaan aset hasil tindak pidana tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau ditangani oleh badan independen yang dibentuk secara khusus. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dikaji dengan melihat praktik terbaik atau best practice dari sejumlah negara yang telah menerapkan mekanisme pengelolaan dan perampasan aset.
“Apakah nanti kelembagaan itu masih tetap menempel di Kejaksaan Agung atau lembaga yang akan mengurus undang-undang ini dikeluarkan menjadi badan independen. Dan tentu nanti kita akan melihat best practice-nya yang ada di beberapa negara terkait dengan pengelolaan dan perampasan aset tadi itu,” jelasnya.
Selain lembaga pengelola, Nasir juga menyoroti perlunya membentuk mekanisme pengawasan yang kuat. Ia mengingatkan, kewenangan besar dalam pengelolaan dan perampasan aset harus diimbangi sistem kontrol agar pelaksanaannya tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).
Menurutnya, persoalan integritas aparat penegak hukum masih menjadi perhatian. Ia menyebut, selama ini masyarakat kerap dihadapkan pada perilaku oknum aparat yang justru melampaui kewenangan, menyalahgunakan jabatan, bahkan terlibat dalam tindak kejahatan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa lembaga yang menjalankan undang-undang harus memiliki pengawasan yang memadai.
“Jangan sampai terjadi abuse dalam pelaksanaannya. Dan kita juga selama ini sering disuguhi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang justru mereka melampaui kewenangan, menyalahi kewenangan, bahkan ikut dalam kejahatan itu sendiri,” tegas Nasir.
Karena itu, ia berpandangan bahwa desain kelembagaan pengelola dan lembaga pengawas harus dirumuskan secara cermat sejak pembahasan RUU. Keduanya memiliki peran penting untuk memastikan seluruh norma dalam undang-undang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Nasir menambahkan, tujuan utama pembentukan regulasi tersebut adalah menghadirkan keadilan, tidak hanya dalam pengertian distributif, tetapi juga keadilan substantif. Dengan demikian, pengaturan kelembagaan yang tepat dan pengawasan yang kuat menjadi bagian penting agar kewenangan perampasan aset benar-benar dijalankan untuk mencapai tujuan hukum, bukan justru menimbulkan persoalan baru. (fa/rdn)
